PDIP Sudah Tutup Buku soal Gibran dan Bobby, Bagaimana dengan Status Keanggotaan Jokowi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan jika persoalan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di tubuh PDIP sudah tutup buku.

Menurut Hasto, Gibran dan Bobby sudah sama-sama dikeluarkan surat sanksi pemecatan dari DPC partai masing-masing.

Hasto mengatakan, bahwa saat ini pihaknya bersama parpol pendukung memilih fokus untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: PDIP Sudah Move On Soal Status Anak dan Menantu Jokowi, Apa Benar Ada Beda Perlakuan Gibran & Bobby?

"Itu sudah, semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud dengan penuh keyakinan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela Rapat mingguan TPN di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Hasto pun menyebut, tidak ada yang dibedakan antara Gibran dan Bobby.

Sehingga, persoalan keduanya dianggap sudah tutup buku.

"Semua, Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC, sama isinya, yang beda hanya tanggal dan yang tandatangan, substansinya sama," terangnya.

Baca juga: Masinton PDIP Tuding Paslon Nomor Urut 2 Barang Selundupan, TKN Prabowo-Gibran Enggan Tanggapi

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini mengatakan pihaknya memilih fokus untuk pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Penegasannya adalah seluruhnya berkontestasi pada pemenangan Pak Ganjar, Prof Mahfud dengan angka tiga, dengan nomor tiga, yang bahasanya tadi bagus, ya trisulaweda itu lurus, benar dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh pak Ganjar dan Prof Mahfud," jelas Hasto.

Bobby Dianggap Melanggar Etik

Wali Kota Medan Bobby Nasution resmi tidak lagi sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) setelah dinyatakan melanggar etik dan disiplin partai.

Hal itu termuat dalam surat yang dikeluarkan DPC PDIP Medan bernomor: 217/IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023.

Dalam surat tersebut, Bobby sebenarnya diberi waktu tiga hari untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP usai dilakukan pemanggilan dan diklaridikasi oleh Bidang Kehormatan Partai PDIP pada 6 November 2023, lalu.

Saat itu, yang bersangkutan ingin mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.

"Hasil klarifikasi Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution selaku Walikota Medan Kader PDI Perjuangan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tanggal 06 November 2023 bahwa DPP Partai memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PDI Perjuangan serta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan," demikian bunyi surat tersebut dikutip Tribunnews, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: Dukung Usulan Pemecatan Bobby Nasution dari PDIP, Ganjar: Konsekuensi Pilihan Politik

"Sampai batas waktu yang diberikan oleh DPP Partai bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution belum juga menyerahkan surat pengunduran diri dan KTA PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan," lanjutnya.

Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim dan Sekretaris Roby Barus.

Selain itu sejumlah bukti juga menunjukkan Bobby melanggar kode etik dan disiplin partai.

Maka dari itu, yang bersangkutan dinyatakan sudah tak memenuhi syarat sebagai kader PDIP.

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, DPC PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan Partai karena mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik lain. Sehingga Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan," demikian bunyi surat tersebut.

File surat ini juga ditembuskan ke DPP PDIP di Jakarta dan DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara.

Baca juga: Adu Koleksi Motor Cawapres: Gibran Punya Royal Enfield, Mahfud MD dan Cak Imin Miliki Vespa

Gibran Cuma Diminta Kembalikan KTA

Nasib berbeda terjadi kepada putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang kini menyeberang menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak langsung dipecat.

Ia hanya diberikan surat untuk segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP dan mengundurkan diri.

Gibran pun enggan menanggapi mengenai apa yang terjadi pada adik iparnya tersebut.

"Ya tanya Bobby dong. Untuk masalah itu keputusannya ada di para pimpinan partai. Kalau perlakuannya partai tanyakan kenapa ke Pak Ketua DPC atau DPP," jelas Gibran, saat ditemui, Rabu (15/11/2023). 

Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan FX Hadi Rudyatmo menjelaskan perbedaan perlakuan antara menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution dan putra presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Ia sebagai orang Jawa yang mengedepankan sopan santun meminta Gibran untuk mengundurkan diri dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan.

"Beda. Kalau di Solo dengan Medan. Sopan santunnya saya pakai. Wong Jowo kok," jelas FX Rudy saat ditemui di kediamannya, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: FX Rudy Ungkap Surat yang Dikirim ke DPP PDIP Bukan Usulan Pemecatan Gibran

Masinton Pastikan Jokowi Masih Kader PDIP

Politikus PDIP Masinton Pasaribu memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi kader PDIP.

Hal itu menyusul putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menurutnya, Jokowi masih kader PDIP lantaran masih belum ada pernyataan dukungan terbuka kepada Prabowo-Gibran.

"Ya harusnya masih (kader PDIP), ya harusnya kan masih. Kalau belum ada dukungan, sudah ada deklarasi belum? kalau belum ada deklarasi ya harusnya, harusnya," kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Namun begitu, Masinton mengaku pihaknya masih belum mengetahui apakah akan ada pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Denny Indrayana: Upaya Penangkapan Harun Masiku Patut Diduga Bentuk Serangan Balik Jokowi ke PDIP

"Nah belum tahu saya (Jokowi temui Megawati)," katanya.

Di sisi lain, ia pun menyatakan pihaknya belum mengetahui apakah nantinya akan memanggil Jokowi tentukan nasibnya sebagai kader PDIP.

"Belum, belum, belum. Kalau itu tanya DPP lah," pungkasnya.