Tiga Tim Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Komitmen Lindungi dan Perhatikan Nasib Petani Tembakau

“Kenapa? Jadi pada saat 2013, saya dan teman-teman yang lain. Kami bertemu dengan beliau (Ganjar Pranowo) menyampaikan permasalahan petani tembakau, dan ternyata beliau menanggapi dengan baik. Sehingga setiap kami melakukan proses perjuangan petani tembakau, beliau berani statemen di beberapa media, bahkan sempat mengantar kami di TV untuk bertemu dengan Menkes saat itu,” ucap Wisnu.

Wisnu menyatakan bahwa kenaikan cukai tertinggi terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Bahkan, harga rokok di era Jokowi paling termahal di dunia. 

“Teman-teman petani tembakau tentu sangat kaget dengan kenaikan cukai yang bertubi-tubi. Bahkan pernah naik di 2020 naiknya 23 persen. Dan saat itu terjadilah gejolak. Karena semua variabel rokok, plastik tidak mungkin. Yang terjadi adalah menekan bahan baku. Cengkeh dan tembakau sehingga petani di 10 provinsi itu terutama 4 provinsi penghasil untuk industri menjerit seketika. harapan yang dulu kita melihat cahaya dan kemudian redup,” ujar Wisnu.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mendesak agar nantinya para capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 mendatang dapat mempertahankan keberadaan petani maupun industri hasil tembakau (IHT).

“Saya mengimbau dan meminta kepada seluruh capres dan cawapres agar di dalam rencana strategi visi dan misi tetap harus mempertahankan keberadaan daripada pertembakauan nasional kita. Inilah bentuk keseriusan dan kehadiran negara. Juga untuk melawan kaum anti tembakau yang mempunyai agenda terselubung,” ucap Firman.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok, Sahminudin, menjelaskan ada lebih dari enam juta orang tergabung dalam keanggotaan organisasinya secara nasional. 

Namun sepertinya tidak ada aturan dari pemerintah yang berpihak kepada petani tembakau.

Padahal, menurut dia, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis.

Baca juga: Serikat Pekerja Tembakau Nilai RPP Kesehatan Seharusnya Tak Banyak Larang IHT

Produk tanaman ini digunakan oleh industri yang banyak memberikan pendapatan negara, serta menyerap tenaga kerja yang amat besar. Sahminudin menilai menilai rancangan tersebut hanya mengakomodir kepentingan investor, bukan masyarakat.

"Ini tentu tidak baik kan jika peraturannya terlalu berorientasi ke bisnis dan investasi yang begitu sempit, sementara industri dan petani yang ada di baliknya malah cenderung dirugikan," pungkas dia.