Menanti Nasib IKN Usai Jokowi Lengser: Ditolak Anies, Dilanjutkan Prabowo, Bagaimana dengan Ganjar?

“Komitmen Prabowo-Gibran jelas, 100 persen Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan. Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," kata Budisatrio dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/11/2023).

Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan.

Sebab IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan pembangunan di Indonesia.

Budisatrio menilai hal tersebut bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris.

Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.

“Ke depannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.

Budisatrio meyakini perhatian dunia internasional akan mengarah pada IKN, ditambah lagi investasi akan masuk sehingga ekonomi bisa tumbuh secara cepat.

"Coba bayangkan dampaknya kepada Indonesia Timur. Inilah titik mula sebuah pemerataan," ujarnya.

Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.

Dimana, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Sehingga, dia menuturkan siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut.

Baca juga: Anies Sebut Pembangunan IKN Ciptakan Ketimpangan Baru, Ini Tanggapan Gibran

Progres Pembangunan IKN Nusantara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengakselerasi pembangunan IKN.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menyampaikan, pada tahap awal pembangunan IKN terdiri dari batch 1 dan batch 2.

Batch 1 terdiri dari 40 paket pekerjaan dengan anggaran Rp 24,52 triliun. Batch 2 terdiri dari 42 paket pekerjaan senilai Rp 35,85 triliun.