Pilpres 2024
Sentilan Megawati Dibalas Sindiran TKN Prabowo-Gibran, Pengamat Sebut Kritik Cap Orba Bukan Hal Baru
Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat sindiran keras dari TPN Prabowo-Gibran
Editor:
Adi Suhendi
"(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) dilansir dari kompas.com.
Lebih lanjut, Ari tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait kritik Megawati tersebut.
Menurut dia, penilaian yang ditujukan kepada pemerintah saat ini merupakan hak Megawati.
"Itu domain Ibu Mega untuk partai politik," kata Ari.
TKN Prabowo-Gibran Berikan Sindiran
Terpisah, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan Presiden Jokowi tidak mungkin berkuasa dengan gaya zaman orde baru.
Pasalnya, kekuasaan kini terdesentralisasi ke berbagai partai politik.
Nusron pun justru menyinggung tanda-tanda orde baru itu bisa terjadi manakala sentralisasi kekuasaan hanya di tangan satu partai politik.
Ia lantas menyinggung sejumlah menteri yang diduga melakukan mobilisasi.
Nusron pun menyinggung seorang Menpan RB Azwar Anas yang juga merupakan kader PDIP.
Baginya, jika ada kasus mobilisasi ASN, maka tindakan itu hanya bisa dilakukan oleh Azwar Anas.
"Jadi kalau dikatakan mirip orde baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB, jangan Menpan RB nya itu dari, nah saya ga sebut, dari partai tertentu," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).
Mobilisasi yang lain, kata Nusron, adanya potensi mobilisasi tenaga sosial perlindungan sosial seperti pendamping PKH.
"Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh menteri sosial dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu," katanya.
Nusron kemudian membahas potensi mobilisasi di tempat lain.
Dia bilang, potensi adanya mobilisasi di lembaga permasyarakatan (lapas) yang juga hanya bisa dilakukan oleh Menkumham Yassona Laoly yang berasal dari kader PDIP.
"Yang bisa dimobilisasi adalah lapas lapas ya kan lapas lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.