TKN Prabowo-Gibran Bela Jokowi Sikapi Megawati Sindir Seperti Zaman Orde Baru, Singgung Menteri PDIP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyindir adanya kekuasaan orde baru (orba).

Nusron menuturkan bahwasanya Presiden Jokowi tidak mungkin berkuasa dengan gaya zaman orde baru.

Pasalnya, kekuasaan kini terdesentralisasi ke berbagai partai politik.

Nusron justru menyinggung tanda-tanda orde baru itu bisa terjadi manakala sentralisasi kekuasaan hanya di tangan satu partai politik.

Ia lalu menyinggung sejumlah menteri yang diduga melakukan mobilisasi.

Nusron pun menyinggung Menpan RB Azwar Anas yang juga merupakan kader PDIP.

Baca juga: Tanggapi Orasi Politik Megawati, TKN Singgung Kasus Mobilisasi Pj Kepala Daerah Dukung Ganjar-Mahfud

Baginya, jika ada kasus mobilisasi ASN, maka tindakan itu hanya bisa dilakukan Azwar Anas.

"Jadi kalau dikatakan mirip orde baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB, jangan Menpan RB-nya itu dari, nah saya ga sebut, dari partai tertentu," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Ia pun menyinggung soal potensi adanya mobilisasi tenaga sosial perlindungan sosial seperti pendamping PKH.

Mereka dinilai berpotensi untuk dimobilisasi.

Baca juga: Deretan Pernyataan Megawati: Sentil soal Penguasa Bertindak Mirip Orba hingga Kader yang Menangis

"Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu," katanya.

Nusron kemudian membahas potensi mobilisasi di tempat lain.

Dia bilang, potensi adanya mobilisasi di lembaga permasyarakatan (lapas) yang juga hanya bisa dilakukan oleh Menkumham Yassona Laoly yang berasal dari kader PDIP.

"Yang bisa dimobilisasi adalah lapas lapas ya kan lapas lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," katanya.

Karena itu, Nusron menuturkan bahwasanya kemungkinan adanya mobilisasi para pendamping desa.