Ribuan Mahasiswa dari Puluhan Kampus di Sumut Gelar Mimbar Demokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah di Jawa Timur dan Yogyakarta, kini ribuan mahasiswa di Sumatera Utara menggelar mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, di Sumatera Utara, Kamis (30/11/2023).

Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIKA ST. Thomas, Mujur Leonardo Manalu memprotes kebijakan pemerintah.

“Seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif,” katanya dalam keterangan tertulis.

Saat ini, dilanjutkan Leonardo, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan.

Terus menapaki cita-cita reformasi demi tegaknya demokrasi atau berbalik mengulang kelamnya orde baru.

Pemerintahan saat ini menurutnya sedang mempertontonkan kesewenang-wenangan kekuasaan demi membangun politik dinasti.

“Hukum dan konstitusi diselewengkan. Infrastruktur pemerintahan digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Leonardo menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani dan kritis terhadap pemerintah, bukan menghamba pada kekuasaan yang korup dan menindas.

“Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” tandasnya.

Aksi di Yogyakarta

Sebelumnya ribuan mahasiswa dari 35 kampus di Yogyakarta turun ke jalan dalam aksi protes tersebut. Khusus di kawasan Tugu Yogyakarta, sebagian mahasiswa terlihat menggelar aksi unjuk rasa dengan mengenakan topeng Guy Fawkes atau topeng kelompok anonimus.

Koordinator mahasiswa dalam aksi di Tugu Yogyakarta, Ahmad Kholil menyebut penggunaan topeng anonimus merupakan simbolisasi perlawanan terhadap elite politik yang antidemokrasi.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Gelar Mimbar Demokrasi di Kampus ISI Yogyakarta

Selain putusan MK, Kholil memaparkan sejumlah dosa elite politik yang perlahan-lahan membunuh demokrasi, mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.