Blunder Pernyataan Ade Armando, Dulu karena Serang PDIP, Kini soal Dinasti Politik di DIY

HB X menyatakan setiap orang termasuk Ade Armando boleh saja membuat komentar. 

Namun, ditegaskannya, soal Keistimewaan DIY hal itu sudah diakui oleh UUD 1945.

Hal itu tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi.

Sri Sultan menegaskan Pemprov DI Yogyakarta hanya menjalankan perintah dari UUD 1945.

"Sehingga, bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanahkan gubernur (dijabat) sultan dan wakil gubernur, Pakualam. Ya melaksanakan itu aja," ujarnya Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari TribunJogja. 

Terkait ada atau tidaknya dinasti politik dalam UUD 1945 itu, Sri Sultan menilai hal itu tergantung dari pandangan publik.

"Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu."

"Itu saja bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu," beber Sri Sultan.

Dia juga menegaskan bahwa yang terpenting DI Yogyakarta tetaplah bagian dari NKRI dan selalu mematuhi segala perundang-undangan yang berlaku.

"Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada."

"Kan, gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar," ujarnya.

Ade Armando sampaikan permintaan maaf

Buntut dari pernyataanya itu, Ade Armando menyatakan meminta maaf karena pernyataanya telah menyinggung dan membuat kegaduhan.

"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando dalam video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

Ade mengatakan pernyataanya merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi PSI.