Senin, 8 September 2025

Pilpres 2024

Satu Ideologis soal IKN, Undang-Undang Tidak Boleh Dilanggar

Pemindahan ibu kota negara menjadi isu yang hangat dibincangkan baru-baru ini.

Istimewa
Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, PT Brantas Abipraya (Persero) saat ini tengah fokus mengerjakan beberapa paket pekerjaan jalan, diantaranya pembangunan Tol Seksi 3A Karangjoang-KTT Kariangau, pembangunan Jalan Akses Kerja Sub BWP 1B 1C, dan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B. 

Sebagaimana diberitakan, Ganjar menegaskan bahwa kunjungannya ke IKN sebagai wujud komitmennya terhadap pembangunan IKN.

Proyek tersebut bakal diteruskan apabila dirinya dan cawapres Mahfud MD memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Untuk menunjukkan sebuah komitmen bahwa saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan, undang-undang pemindahaan ibu kota," kata Ganjar, di Titik Nol IKN, Kalimantan Timur.

Menurut Ganjar, rencana pemindahan ibu kota telah disiapkan sejak zaman kepemimpinan Presiden pertama RI Bung Karno.

Meski demikian, rencana tersebut tak kunjung terealisasi hingga masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Oleh karena itu, Ganjar menegaskan pihaknya akan melanjutkan dan menyiapkan dengan betul pembangunan IKN agar bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Tak hanya itu, Ganjar mengaku sudah siap berkantor di IKN jika terpilih menjadi presiden ke-8 RI.

"Saya sampaikan tadi dari awal saya di sini, yang pertama, untuk menunjukkan komitmen itu," tegasnya.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu berharap IKN dapat menjadi kota masa depan dengan modernitas kemajuan peradaban.

IKN bakal menjadi upaya besar untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa.

"Inilah kota masa depan yang didesain menjadi mimpi, modernitas kemajuan peradaban sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa," tegas Ganjar.

Sederet Kritik

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa kritik tersebut disampaikan oleh Anies di berbagai kesempatan.

Dari Anies yang menyebutkan bahwa IKN menimbulkan ketimpangan baru hingga baru-baru ini menyebutkan bahwa anggaran besar pembangunan IKN tak digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan