Senin, 8 September 2025

Pilpres 2024

Satu Ideologis soal IKN, Undang-Undang Tidak Boleh Dilanggar

Pemindahan ibu kota negara menjadi isu yang hangat dibincangkan baru-baru ini.

Istimewa
Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, PT Brantas Abipraya (Persero) saat ini tengah fokus mengerjakan beberapa paket pekerjaan jalan, diantaranya pembangunan Tol Seksi 3A Karangjoang-KTT Kariangau, pembangunan Jalan Akses Kerja Sub BWP 1B 1C, dan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B. 

Di sisi lain, Juru Bicara Anies, Sudirman Said menyatakan bahwa Anies akan melanjutkan program IKN jika menang Pilpres 2024 dan akan dikaji olehnya.

"Kalau yang selalu dikatakan Pak Anies itu IKN sudah jadi UU dan tugas presiden mendatang siapapun itu ya melaksanakan UU kan. Semua program pasti akan dikaji," kata Sudirman, kepada wartawan.

Berikut ulasan Tribunnews.com terkait kritik Anies terhadap proyek IKN era pemerintahan Presiden Jokowi:

Baca juga: Anies Kembali Kritik Pembangunan IKN: Anggaran Besar Tak Digunakan untuk Kebutuhan Mendesak

Nilai Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru

Sebelumnya, diketahui bahwa Anies sempat mengkritik IKN karena dinilai menimbulkan ketimpangan baru.

Hal tersebut, Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro yang bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya," kata Anies, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Anies menjelaskan, cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem."

"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.

Anies Anggap IKN Tak Bermanfaat untuk Rakyat, tapi Aparat Negara

Selain itu, Anies juga mengkritik IKN yang menurutnya hanya bermanfaat untuk aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).

Menurut Anies, hal lain yang lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan