Jelang Debat Hari Ini, Kenali Program Kerja 3 Capres-Cawapres soal Pemberantasan Korupsi

TRIBUNNEWS.COM - Debat capres-cawapres Pilpres 2024 bakal digelar hari ini, Selasa (12/12/2023) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta pada pukul 19.00 WIB.

Tema debat perdana kali ini salah satunya membahas terkait pemberantasan korupsi.

Tentu, tiap-tiap pasangan calon (paslon) memiliki program kerja terkait pemberantasan korupsi.

Apalagi, kasus korupsi di Indonesia tengah menjadi sorotan usai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri justru menjadi tersangka setelah diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan rilis dari Transparency International hanya 37 poin dan menempatkannya di peringkat 110 dari 180 negara yang berpartisipasi.

Baca juga: Link Live Streaming TVRI Debat Perdana Capres-Cawapres 2024 Hari Ini, Dimulai Pukul 19.00 WIB

Melihat fenomena ini, bagaimana program tiga capres-cawapres yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam memberantas korupsi di Tanah Air? Berikut paparannya.

Program Anies-Muhaimin

Program pemberantasan korupsi dari Anies-Muhaimin atau Cak Imin tertuang dalam misi nomor delapan dengan judul 'Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.'

Ada tujuh upaya yang menjadi misi Anies-Caki Imin untuk memberantas korupsi di Tanah Air yaitu:

1. Menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang membaik dari 34 (2022) ke 44-46 (2029);

2. Memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta;

3. Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategsi seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN;

4. Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain;

5. Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi;

6. Memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih;