TKN: Uang Program Makan Siang dan Susu Gratis dari Sumber Dana Baru, Bukan Pangkas Bansos

Laporan wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa program makan siang dan susu gratis yang digagas paslon nomor urut 2 tidak akan memangkas anggaran dari dana bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, anggaran bansos senilai Rp500 triliun untuk masyarakat yang membutuhkan tetap akan dilanjutkan jika Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024.

"Saya ikut tim pakar, dana (makan siang dan susu gratis) ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, anggaran bansos yang Rp500 T tahun depan itu tetap. Bansos kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," kata Hashim kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Ia menyampaikan bahwa dana program makan siang dan susu gratis akan diambil dari sumber baru. Akan tetapi, ia tidak bisa merinci dari mana uang tersebut berasal.

"Ini ada dana baru dan bakal dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar dana ada dan bakal ada," katanya.

Di sisi lain, Hashim memahami dana makan siang dan susu gratis akan mengeluarkan angka yang besar, yakni Rp450 triliun atau tiga kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan RI.

"Saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp450 T setiap tahun. Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih. Anggaran TNI dan pertahanan Rp137 T dan program untuk makanan gratis Rp450 T," katanya. 

Baca juga: Butuh Rp 400 Triliun untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Duitnya dari Mana?

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Indra Charismiadji menanggapi program makan siang gratis untuk anak sekolah yang  disebut sudah berjalan di 76 negara.

Menurut Indra program makan siang gratis dari capres dan cawapres nomer urut dua merupakan janji politisi untuk kepentingan elektoral semata.

“Inilah perbedaan antara negarawan dengan politisi. Politisi hanya fokus pada kepentingan elektoral semata, sedangkan negarawan akan taat pada konstitusi karena mengedepankan kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya,” kata Indra dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

Kemudian, ia menyebutkan bahwa dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Menurut data BPS, kata Indra masih sekitar 20 persen anak Indonesia yang hari ini belum bersekolah sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP). 

Baca juga: Arumi Sesalkan Video Gibran Soal Program Makan Siang dan Susu Gratis Direkayasa

Sebagian besar yang sudah bersekolah pun tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis.

"Setiap tahun rakyat selalu ribut karena PPDB zonasi, yang penyebabnya adalah kuota yang ada jauh lebih sedikit dari jumlah pendaftar. Alih-alih problem tahunan rakyat ini segera diselesaikan ini malah mau buat program baru yaitu makan siang gratis dengan anggaran super jumbo sampai Rp450 triliun," katanya.