Makan Bareng Prabowo dan Airlangga hingga Rumor Tak Hadiri HUT PDIP, Jokowi Bermanuver Politik?

Hanya saja menurutnya, jika Kepala Negara berkunjung ke luar negeri maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan (PDI-P) yang jatuh pada Rabu (10/1/2024) pekan depan.

"Ada rencana memang kunjungan ke luar negeri tetapi kepastiannya masih nanti saya update ke teman-teman. Ada rencana ke beberapa negara di (kawasan) ASEAN," ujar Ari seperti dikutip dari Kompas.com.

"Wah tentang kurun waktu (kunjungan) kami (belum) bisa memastikan. Saya nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN," lanjutnya.

Ari kemudian mengungkapkan, dirinya belum melakukan update informasi apakah saat ini sudah ada undangan untuk Presiden Jokowi menghadiri acara HUT PDI-P.

"Saya belum update nanti saya cek dulu ya (undangan). Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (tidak hadir)," tegasnya.

Lebih lanjut saat ditanya apakah perjalanan Presiden Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini dalam rangka menghindari untuk hadir di agenda HUT PDI-P, Ari membantahnya.

Sebab menurutnya kegiatan kunjungan Presiden Jokowi baik di dalam dan luar negeri sudah diatur sebelumnya.

"Enggak lah. Pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya," tambah Ari.

Adapun pada tahun ini PDI-P akan memperingati HUT ke-51. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait peringatan HUT partai yang menaungi Jokowi itu.

Baca juga: Anies Tidak Masalah Jokowi Makan Malam Bareng Prabowo, Bagaimana dengan PDIP?

Istana Pastikan Presiden Jokowi Masih Netral di Pilpres 2024

Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan Presiden Jokowi masih netral di Pemilu 2024, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV KSP Wandy Tuturoong menjelaskan Presiden Jokowi masih bekerja sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang tidak berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Wandy Tuturoong menjelaskan dalam kontestasi politik wajar saja ada pihak yang mengklaim Jokowi telah mendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Namun hal tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja karena posisi Kepala Negara harus berada di tengah masyarakat dan tidak berpihak kepada satu kelompok, organisasi, ataupun kepentingan politik Pilpres 2024.

"Saya kira itu opini ya (Jokowi dukung Capres tertentu, red), silahkan saja beropini. Saya kira kami tidak masuk ke dalam opini tersebut. Kami di KSP tetap mendukung netralitas, mendukung agenda presiden yang harus berjalan hingga Oktober 2024 nanti," ujar Wandy, Jumat (5/1/2024) dikutip dari Kompas.TV.

Wandy menambahkan dalam mendukung netralitas kerja Presiden Jokowi hingga Oktober 2024 mendatang, pegawai KSP yang maju di Pileg 2024 sudah memberikan surat cuti.

Hal ini sebagai wujud netralitas KSP dalam mendukung kinerja Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan nanti.

"Kita tunjukkan dengan kerja saja, apa yang ditunjukan saat ini itu harus merupakan bentuk dari netralitas. Itu juga kami tunjukkan, di kantor kami ada yang Caleg itu juga cuti," ujar Wandy.