Todung Mulya Lubis Sebut Pilpres 2024 Paling Tidak Demokratis Sejak Reformasi, Ini Sederet Temuannya

Namun hal tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja karena posisi Kepala Negara harus berada di tengah masyarakat dan tidak berpihak kepada satu kelompok, organisasi, ataupun kepentingan politik Pilpres 2024.

"Saya kira itu opini ya (Jokowi dukung Capres tertentu, red), silahkan saja beropini. Saya kira kami tidak masuk ke dalam opini tersebut. Kami di KSP tetap mendukung netralitas, mendukung agenda presiden yang harus berjalan hingga Oktober 2024 nanti," ujar Wandy, Jumat (5/1/2024) dikutip dari Kompas.TV.

Wandy menambahkan dalam mendukung netralitas kerja Presiden Jokowi hingga Oktober 2024 mendatang, pegawai KSP yang maju di Pileg 2024 sudah memberikan surat cuti.

Hal ini sebagai wujud netralitas KSP dalam mendukung kinerja Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan nanti.

"Kita tunjukkan dengan kerja saja, apa yang ditunjukan saat ini itu harus merupakan bentuk dari netralitas. Itu juga kami tunjukkan, di kantor kami ada yang Caleg itu juga cuti," ujar Wandy.