Naikkan Gaji Pejabat hingga Sanksi untuk LHKPN Pejabat yang Tak Jujur, Ini Pernyataan Prabowo di KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto bertekad untuk memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama cawapres Gibran Rakabuming Raka di acara 'PAKU Integritas, Penguatan Antikorupsi' untuk calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, (17/1/2024).

"Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total," kata Prabowo.

Ia melanjutkan bahwa pendekatan yang dilakukan KPK selama ini sudah benar, mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang harus terus ditingkatkan.

Meskipun begitu, Prabowo mengaku juga akan menggunakan pendekatan sistemik dan realisme.

"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo.

Ia mencontohkan profesi hakim di negara-negara maju, terutama hakim tertinggi seperti hakim agung yang benar-benar dijamin kehidupannya di Amerika Serikat dan Inggris.

"Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis," kata Prabowo.

Karena hal ini, lanjut Prabowo di Indonesia pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya harus sesuai.

"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo.

"Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan," tambah Prabowo.

“Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang.”

Soal LHKPN

Prabowo juga mendukung adanya sanksi bagi pejabat publik yang tidak jujur dalam melaporkan LHKPN-nya.

“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, karena itu saya dukung LHKPN ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN tidak jujur, semua kekayaan harus dilaporkan,” kata Prabowo.