Mahfud MD Buka Suara soal Wacana Mundur dari Menko Polhukam: Tinggal Tunggu Momentum

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengaku tidak pernah meminta pejabat daerah untuk menjemput dan mendampinginya saat sedang berkunjung ke daerah.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengingatkan para pejabat akan konflik kepentingan di tengah perhelatan pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak," kata Ganjar di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan ketika aturannya diperbolehkan tidak mundur, maka ada potensi konflik kepentingan.

"Kita harus hati hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu saja," tegasnya.

Ganjar mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas negara itu berisiko. 

Ia mencontohkan terdapat sejumlah kejadian penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye.

"Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fransiskus Adhiyuda)