Pernyataan Mahfud soal Disarankan Mundur sebagai Menko Polhukam: Pada Saatnya yang Tepat

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.

Sekarang, sambung Mahfud, mundurnya dia sebagai Menko Polhukam tinggal menunggu momentum.

"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga."

"Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi," jelasnya.

Dia juga mengatakan masih harus menunggu strategi politik dari partai pengusung. 

"Saya sudah bersepakat akan melakukan itu, pada saatnya agar saya tidak terikat. Dan agar yang lain tahu kalau mau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," ungkapnya. 

Ketika kembali ditanya komitmennya untuk mengundurkan diri, Mahfud menjawab dirinya menunggu timing (waktu) yang tepat.

"Nunggu timing. Nunggu timing. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik," pungkasnya. 

Pernyataan Ganjar

Sebelumnya, Ganjar Pranowo memperingatkan para pejabat akan adanya konflik kepentingan di tengah perhelatan Pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak."

"Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak," kata Ganjar kepada awak media di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan ketika aturannya diperbolehkan tidak mundur, maka ada potensi konflik kepentingan.

Terkait hal itu Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Kita harus hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," tegasnya.

Kemudian pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah ini menilai dengan beberapa kejadian seseorang menggunakan fasilitas, alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye.

"Rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturannya," mintanya.

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus Adhiyuda)