Anies Bingung Jokowi Kini Bilang Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami Dengar Netral

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut seorang presiden boleh memihak hingga berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tertentu pada Pilpres 2024.

Anies mempertanyakan pernyataan kepala negara tersebut. Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi mengaku akan netral pada pilpres 2024.

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Sebab itu, Anies menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Dia meyakini publik makin cerdas.

"Jadi, kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau partai politik.

Menurut Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Baca juga: Setelah Ganjar dan Prabowo, Giliran Anies Temui Sultan Hamengku Buwono X: Kami Diskusi Berbagai Hal

Menurut Jokowi, sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya menteri, bahkan presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden, yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

Pernyataan Jokowi selaku presiden ini menimbulkan tanda tanya. Apalagi, saat ini putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, merupakan peserta Pilpres 2024 yakni sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.