Viral Beras Berstiker Capres Cawapres, Ini Respons Gibran, Airlangga, TPN Ganjar, hingga Tim Anies

TRIBUNNEWS.COM - Viral gambar beras diduga dari Badan Urusan Logistik (Bulog) berstiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menuai sejumlah respons.

Diketahui, postingan soal beras bergambar Prabowo-Gibran diunggah oleh akun media sosial X (Twitter) Jhon Sitorus @Midukj17 pada Rabu (23/1/2024).

Menanggapi hal tersebut, cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, menyebut akan menindaklanjuti kabar itu.

Gibran menegaskan, dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras.

"Stiker Beras Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran, di mana itu? Tempatnya di mana?"

"Saya urus, saya cari ya, kan gak boleh bagi beras, akan saya tindaklanjuti, saya kasih tau, nanti saya cari," kata Gibran setelah menghadiri konser rakyat PRABU di De Tjolomadoe, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024), dilansir TribunSolo.com.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah ada pasangan calon capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye.

Ia mengatakan, semua bansos merupakan program pemerintah.

"Kalau bansos semuanya program pemerintah. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Airlangga juga memastikan tim Prabowo-Gibran tidak menggunakan bansos sebagai alat kampanye.

Respons TPN Ganjar-Mahfud

Adanya dugaan beras Bulog disertai stiker capres-cawapres itu, juga direspons oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, Putra Sulung Jokowi: Dimana Itu?

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pihaknya bakal mendalami dugaan politisasi beras Bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran.

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis.

"Jadi, kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," lanjutnya.

Todung mengatakan, bansos seyogyanya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN dan bansos menjadi program milik pemerintah.