Berharap Pemilu Damai dan Tak Ada Kecurangan, Ratusan Pemuda Gelar Doa Bersama

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan pemuda tergabung dalam Partai X menggelar "Doa untuk Indonesia", menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Acara ini digelar untuk menjaga pemilu bisa berlangsung adil, jujur, dan damai.

“Semua orang berharap tidak ada kecurangan masif dan sistematis yang berpotensi memicu konflik horizontal. Sebab, jika hal itu terjadi, maka bangsa kita sedang berjalan secara tergesa menuju kehancuran," ujar Aziza, penyelenggara Doa untuk Indonesia di Malang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan tertulis, Minggu (28/1/2024).

Rangkaian acara doa bersama ini juga diisi dengan monolog oleh anak muda “Dari Aku untuk Indonesia”, pementasan teater “Suara Emas” dan Kiai Kanjeng.

Ketua Umum Eksekutif Partai X, Erick Karya menjelaskan, partainya bukan peserta pemilu. Partai X diinisiasi sekelompok anak muda karena kegelisahan pada situasi politik nasional yang berusaha ditarik secara masif ke arah politik kekuasaan.

Apalagi jika politik nasional terasa sangat mengabaikan kepentingan rakyat dan kemakmuran bersama.

Negara dan seluruh kekayaan di dalamnya yang sejatinya milik rakyat, direduksi seolah-olah menjadi milik sekelompok orang.

“Kekuasaan nasional terkesan dikelola secara individual untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” imbuh Erick.

Padahal, dalam negara republik, birokrasi didesain mengabdi kepada rakyat dan negara yang diterjemahkan melalui undang-undang. Hal ini diselewengkan dengan memaknai birokrasi sebagai pegawai pemerintah, seperti ambtenaar di zaman Hindia Belanda yang melayani kekuasaan.

Di sisi lain, ada arus berlawanan yang ingin menghentikan praktik-praktik di atas, dengan cara mengganti rezim.

Namun, sambung Erick, mengganti rezim lama tidak pernah bisa menjamin rezim baru tidak akan terjebak pada hal yang sama.

Itu sebabnya pihaknya diinisiasi sebagai penyeimbang pendulum politik yang cenderung berorientasi pada kekuasaan dengan menjadi partai politik bukan peserta pemilu 2024.

Menyimak praktik politik pascareformasi, Erick mengajak masyarakat merenungkan kembali makna Pancasila, menilik ulang UUD 45 hasil amandemen, memperkuat kembali fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi kedaulatan rakyat, dan menjaga presiden sebagai pelaksana mandat, bukan sebagai pemilik negara.

Pihaknya juga mendorong digitalisasi semua urusan masyarakat untuk transparansi, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan.