Anies Kritik Pembagian Bansos Tak Libatkan Mensos Risma: Negara Tak Boleh Diatur Pakai Selera

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Anies menegaskan mengelola negara tidak boleh berdasarkan selera pribadi.

"Ini kan lagi-lagi tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara nggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan," kata Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Anies menjelaskan, seharusnya Mensos dilibatkan dalam penyaluran bansos.

Sebab, bansos merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca juga: Dapat Dukungan dari Raja Dangdut, Anies: Kalau di Sana Punya Bansos, di Sini Punya Rhoma

"Tapi kalau itu dikacaukan tata negara kita menjadi rusak," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebab itu, dirinya berkomitmen jika memenangkan pilpres 2024, akan mengembalikan tatanan negara kembali ke cara-cara yang benar.

"Apakah ini mau dilanjutkan? apakah ini mau dibiarkan? saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," tandas Anies.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.

Baca juga: Cak Imin Ingatkan Jokowi: Bagi Bansos Sebagai Negarawan Bukan Politisi, Kualat Pak

"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.

"Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.