Soal Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024, Jokowi: Jika Ada Bukti Bisa Bawa ke Bawaslu atau MK

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penilaiannya untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada Rabu (14/2/2024) kemarin.

Menurut Jokowi, proses pemungutan suara atau pencoblosan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan lancar

Kepala Negara juga menilai Pemilu 2024 telah dijalankan dengan aman.

Pasalnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ada saksi dari setiap partai atau pasangan calon peserta pemilu untuk mengawasi proses Pemilu 2024.

Selain saksi, di tiap TPS juga ada aparat yang ikut menjaga jalannya Pemilu serta Bawaslu yang terus melakukan pengawasan.

Oleh karena itu, Jokowi menilai pengawasan berlapis di Pemilu 2024 akan bisa menghilangkan tindakan kecurangan.

"Mengenai kecurangan, caleg (calon legislatif) itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres cawapres, kandidat, ada saksi di TPS."

"Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan kecurangan," kata Jokowi dilansir WartakotaLive.com, Kamis (15/2/2024).

Meski demikian, Jokowi tetap mengimbau masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib jika menemukan adanya kecurangan Pemilu 2024.

Jokowi menyebut, mekanisme pelaporan kecurangan Pemilu ini sudah diatur.

Sehingga masyarakat bisa langsung melapor ke Bawaslu jika menemukan kecurangan.

Baca juga: Haidar Alwi: Propaganda Kecurangan Pemilu Upaya Mendelegitimasi Kemenangan Prabowo-Gibran

Namun pelaporan tersebut juga harus diimbangi dengan adanya bukti kecurangan.

Jika laporan ke Bawaslu masih belum cukup, bukti kecurangan itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan.

"Kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Persidangan ke MK sudah diatur semnuanya, Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK (Mahkamah Konstitusi)," jelas Jokowi.

Baca juga: Sebut Ada Kecurangan Terstruktur, Ketua TPN Tunggu Rekapitulasi Manual KPU

DPP PDIP Rekomendasikan TPN Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Sementara itu, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim khusus yang fokus mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 termasuk mengumpulkan berbagai temuan di lapangan.

PDIP meyakini terjadi kecurangan yang sudah masif dan sangat melewati batas di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi berbagai kondisi kekinian setelah pencoblosan dan hitung cepat Pemilu 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," kata Hasto.

Baca juga: Siapkan Laporan Kecurangan, Timnas AMIN: Ada Pengerahan Kepala Desa yang Masif

Mengenai adanya operasi kecurangan di Pilpres 2024, kata Hasto, hal itu memang sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi.

Hasto juga menekankan elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi, begitu juga para guru besar turut bersuara.

"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," ujar Hasto.

"Untuk itu kami akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," tambahnya.

Tim khusus ini, tambah politisi asal Yogyakarta ini, diisi oleh orang hukum dan para pakar yang berkaitan dengan demografi.

Baca juga: Kata Anies soal Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 di Luar Negeri: Semoga Tak Terjadi di Indonesia

"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Hasto.

Sekretaris TP ini turut menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024 meski produknya memang tidak bisa dijadikan patokan mengingat penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI.

Namun, lanjut Hasto, dari hasil hitung cepat bisa dibandingkan antara pemilihan dalam negeri dengan luar negeri yang melahirkan sebuah anomali.

"Apa yang menjadi harapan rakyat baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda," kata Hasto.

"Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih."

Baca juga: Soal Kecurangan Pemilu 2024, Timnas AMIN Peringatkan: Bendungan bisa Jebol. Jangan Main-main!

"Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi ini yang kemudian kami lihat, kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi, kalau berburu itu nembaknya berlebihan," tegas Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan pihaknya melihat adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 ini. Apalagi, pihaknya juga sudah memiliki bukti materiel dan fakta hukum.

"Seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud," pungkas Hasto.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Teriak Curang, Ada Bukti Bawa ke Bawaslu dan MK.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(WartakotaLive.com/Nuri Yatul Hikmah)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.