Mahfud MD Soroti Beda Pernyataan Presiden dengan Menterinya soal Program Makan Siang Gratis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD menyoroti beda pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan menterinya terkait pembahasan program makan siang gratis di Istana Merdeka Jakarta.

Menurut Mahfud hal tersebut terjadi karena isu tersebut sudah tidak terkoordinasi lagi.

"Jadi sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Ya macam-macam sudah. Karena ini sudah mulai tidak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud usai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Jumat (1/3/2024).

Menurut Mahfud seharusnya program tersebut tidak dibicarakan sekarang melainkan menunggu presiden baru dilantik entah itu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto.

Sepatutnya, kata dia, hal tersebut dibahas setelah presiden baru dilantik pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Mahfud MD Nilai Program Makan Siang Gratis Harusnya Tak Dibicarakan Sekarang: Tunggu Presiden Baru

Menurut Mahfud hal tersebut agar lebih etis.

"Seharusnya tidak dibicarakan sekarang tapi menunggu presiden baru. Misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo. Menunggu itu. Artinya menunggu sesudah (pelantikan) 20 Oktober (2024) agar lebih etis," kata Mahfud.

Presiden Bantah

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ada pembicaraan spesifik mengenai program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna bersama menteri terkait di Istana Negara pada Senin (26/2/2024).

Program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan milik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan, apa (program makan siang) ya," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (28/2/2024).

Ia juga mengatakan dalam sidang kabinet paripurna, dia hanya menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan.

Padahal, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru memulai proses penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) secara nasional pada Rabu ini.

Namun, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo dan Gibran mengungguli dua pasangan calon (paslon) lainnya.

"Supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR," kata Jokowi.

Beda Pernyataan dengan Presiden

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Bahlil di Istana Kepreisdenan, Jakarta.

Ia juga mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya, kata dia, yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” kata Bahlil.

Dia mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU.

Pemerintah, kata dia, hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," kata Bahlil.

Hal senada juga disampaikan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan rapat kabinet membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

"Tadi, ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih," kata dia.

Menurut AHY program makan siang gratis tersebut nantinya akan dibahas secara rinci.

Pasalnya, kata dia, program tersebut akan menyasar sekitar 83 juta anak di Indonesia yang akan menerima makan siang dan susu gratis.

"Harus dibahas secara seksama agar terdeliver dengan baik," kata AHY.

Ia mengatakan program makan siang gratis tersebut bukan hanya bertujuan untuk mengentaskan masalah stunting, melainkan juga menggerakkan ekonomi.

Menurutnya adanya program tersebut akan berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap bahan pokok.

"Program makan siang gratis termasuk susu tujuannya untuk menggerakan ekonomi karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal," kata AHY.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dilakukan agar terjadi kesinambungan pada program pemerintah.

"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Selasa (27/2/2024).

Pendanaan program makan siang gratis, kata dia, bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 maupun RAPBN Perubahan 2025.

Pembahasan ini, kata dia, dilakukan agar proses transisi Pemerintahan berjalan dengan mulus.

"Syukur-syukur kalau enggak berubah, memang dirancang kan biar kompetibel aja biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya. Sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa ada pembatasan gitu. Ini smooth aja," kata dia.

TPN Singgung Etika Kenegaraan

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Benny Rhamdani menilai, langkah kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas program makan siang gratis Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet di Istana Negara sangat aneh.

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi," kata Benny saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurut Benny, harusnya program makan siang gratis Prabowo-Gibran tersebut tak dibahas Pemerintahan Jokowi.

"Kalau secara ideal siapa yang berjanji dan berhutang adalah mereka yang membayar," ujarnya.

Dia menegaskan, hal tersebut bagian dari etika kenegaraan dalam penyelanggaraan sebuah negara.

"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara," ucap Benny.

"Kalaupun pada saatnya siapapun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi," tuturnya menambahkan.