Sabtu, 27 September 2025

Pilpres 2024

Singgung Hak Prerogatif, Reaksi PSI & Demokrat soal Golkar Harap Jatah 5 Menteri jika Prabowo Menang

Respons PSI dan Demokrat soal harapan Partai Golkar mendapatkan jatah lima menteri apabila Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

AFP/YASUYOSHI CHIBA
Kandidat presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memberi isyarat setelah menodai jarinya dengan tinta di tempat pemungutan suara setelah ia memberikan suara dalam pemilihan presiden dan legislatif Indonesia di Bogor, Jawa Barat pada 14 Februari 2024. Respons PSI dan Demokrat soal harapan Partai Golkar mendapatkan jatah lima menteri apabila Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) 

TRIBUNNEWS.COM - Partai Golkar berharap mendapatkan jatah lima menteri apabila Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.

Saat menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil, menyebut partainya saat ini tengah berfokus memantatu perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia juga menyatakan jatah menteri adalah hak prerogratif presiden terpilih nanti.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl saat dihubungi, Minggu (17/3/2024).

Hal senada disampaikan oleh Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Mulanya ia mengatakan setiap partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) berhak menyampaikan aspirasi.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar saat dihubungi, Minggu.

Meski begitu, ia mengingatkan sejatinya urusan ini merupakan hak prerogatif Prabowo apabila terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 ini.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia kembali menegaskan partainya taat asas dan akan menyerahkan hal ini kepada Prabowo Subianto.

Ketika waktunya nanti, masalah kabinet pemerintahan baru akan dibicarakan setelah ada pengumuman resmi dari KPU.

Baca juga: Seperti Jokowi, Prabowo-Gibran Disarankan Bentuk Tim Transisi Pemerintahan Baru

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi."

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

Pernyataan Golkar

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, buka suara tentang jatah menteri dari partai yang dipimpinnya jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan