Balas Golkar, Sekjen PAN Tegaskan Jatah Menteri Hak Prerogatif Presiden

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menegaskan, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Hal ini merespons Partai Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Demokrat: Biarkan Pak Prabowo Menentukan Sikapnya

Eddy mengatakan, saat ini PAN sedang fokus mengawal hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

"Perlu kami sampaikan kami akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif Bapak Prabowo sebagai Insya Allah presiden terpilih," kata Eddy saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menurutnya, Prabowo-Gibran pasti akan berbicara dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol) pengusung terkait jatah menteri.

"Bagi kami PAN domain itu ada di ketua umum dan tentu bagi kami akan menghormati sepenuhnya apa yang disampaikan kelak nanti oleh Pak Prabowo dalam menjalankan hak prerogatifnya," ujar Eddy.

Baca juga: Dua Menteri dari PKB Temui Jokowi, Ada Apa?

Dia menuturkan, sejauh ini komunikasi antara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan Prabowo masih berjalan.

"Kalau pertemuan antara Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Prabowo itu secara teratur selalu berjalan. Apa materi, apa konteksnya tentu tidak bisa saya sampaikan di sini," ucap Eddy.

Eddy menjelaskan, PAN sudah memiliki sejarah hubungan baik dengan Prabowo dalam tiga kali Pilpres.

"Saya yakini Pak Zul dengan Pak Prabowo sudah melakukan pembahasan yang lebih luas tidak hanya sekedar masalah kabinet ke depannya," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berharap partainya mendapatkan 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) kemarin.

Awalnya, Airlangga mengatakan, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.