Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu Masih Abu-abu, Begini Kata Puan, PKB hingga Gerindra

"Apakah kemudian, itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,"

"Tetapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat," lanjutnya.

PKB Berharap PDIP 'Leading'

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah berharap PDIP memimpin seluruh fraksi pendukung hak angket. 

Luluk mengatakan, untuk mendorong hak angket tak bisa dilakukan sendiri meski syarat untuk mengajukannya mudah.

Menurutnya, dukungan PDIP dan beberapa fraksi lainnnya sangat penting guna menjamin hak angket akan berhasil.

"Nah ini yang kemudian mau tidak mau harus kita hitung dengan baik memastikan siapa kekuatan mayoritas yang menjadi bagian dari usulan hak angket ini," kata Luluk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Terlebih, Luluk menegaskan, usulan hak angket ini pertama kali diungkapkan calon presiden, Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.

PDIP, kata Luluk, juga memiliki kursi paling banyak di DPR, sehingga memiliki kekuatan besar untuk mendorong hak angket. 

"Maka yang kita harapkan PDIP yang bisa menjadi leading lah dari hak angket ini. Karena mereka yang menjadi pemenang Pemilu di 2019-2024."

"Yang namanya pemenang Pemilu itu kan PDIP dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas," ucap Luluk.

Gerindra: Hampir Mustahil Dilakukan

Di sisi lain, Gerindra mengklaim pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu hampir mustahil dilakukan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, hampir 95 persen politikus yang ia temui sudah move on dari Pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut para politikus sudah menerima hasil pemilu dan mulai fokus berkerja. 

"Mereka ngomong, ya sudahlah, hormati kesempatan yang sekarang ini dinyatakan menang," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024), dikutip dari youTube KompasTV. 

Habiburokhman menilai, substansi hak angket justru sudah melemah.