Pilpres 2024
Sosok 4 Menteri Jokowi yang Diminta Kubu Anies dan Ganjar Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK
Empat menteri Jokowi diminta untuk bersaksi di sidang Sengketa Pilpres di MK yakni Sri Mulyani, Risma, Airlangga dan Zulhas.
Sri Mulyani melanjutkan studi doktoralnya dan mendapat gelar Ph.D of Economics pada tahun 1992 dari universitas yang sama.
Sosok Tri Rismaharini
Tri Rismaharini ditunjuk jadi Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara yang terjerat kasus korupsi pada Desember 2020 lalu/
Wanita kelahiran Kediri, 20 November 1961 ini sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode.

Selain menjabat menteri Risma juga adalah Ketua DPP PDIP bidang Kebudayaan.
Risma lulusan pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tahun 1987.
Pada 4 Maret 2015, Risma mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari ITS.
Sosok Zulkifli Hasan
Presiden Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi pada 2021 sejak PAN itu memberikan dukungan kepada pemerintah sejak 2021.
Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN pertama kali jadi anggota DPR pada 2004.
Sejak itu karir politiknya terus naik.

Dia terpilih jadi ketua umum PAN pada Maret 2015 menggantikan Hatta Rajasa.
Politisi asal Lampung ini diangkat jadi Menteri Kehutanan RI pada 2009 oleh Presiden SBY saat itu.
Dalam Kongres V PAN pada Februari 2020, Zulkifli kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2020-2025.
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.