Hasto PDIP Sebut Ada Kemiripan Antara Soeharto dengan Jokowi, Ini Indikator Persamaannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat Pemilu.

Menurut Hasto, Soeharto dan Jokowi sama-sama menggunakan abuse of power seperti memakai aparat negara.

Hal itu disampaikan Hasto dalam sebuah acara Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Hasto menuturkan, ketika membaca buku ini tak hanya muncul wajah Soeharto, namun juga melihat wajah Jokowi.

"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Tetapi apakah karakternya (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat," kata Hasto membuka paparannya.

Hasto menyampaikan kekerasan terpampang jelas pada Pemilu 1971 ketika Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya.

Baca juga: Bawa Nama Jokowi, Hasto Sebut PDIP Tak Masalah Kerja Sama dengan Gerindra di Pilkada Serentak

Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun kemudian.

Dia mengungkapkan, berbahagialah jurnalis yang saat ini masih bisa bekerja dengan bebas.

Namun, sudah ada intimidasi terhadap jurnalis dalam bekerja pada saat ini.

Hasto juga menyampaikan pada Pemilu 1971, Badan Pengawas Pemilu (kini KPU) ikut bermain.

Baca juga: Selain Khilaf, Kini Hasto Ngaku PDIP Dibohongi Gibran

Hasto menyatakan hal itu pun terlihat pada saat ini, kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibilitasnya.

"Yang lain kita lihat bagian dari skenario abuse of power tersebut," ujarnya.

Menurut Hasto, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani.

"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDIP sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," ucapnya.