Eko Patrio Disiapkan PAN Jadi Menteri Prabowo-Gibran, Bagaimana Gerindra, Golkar, dan Demokrat?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai pendukung calon presiden terpilih Prabowo Subianto dan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, sudah memiliki nama-nama kadernya yang akan dijadikan menteri.

Satu di antaranya kader Partai Amanat Nasional (PAN) yakni Eko Hendro Purnowo atau biasa dikenal Eko Patrio.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan, nama Eko sudah dimasukkan dalam daftar kader PAN yang masuk dalam kabinet di pemerintahan ke depan.

Hal ini disampikan Zulkifli saat dirinya menjelaskan nama kader yang bakal maju menjadi calon pemilihan Gubernur Jakarta.

Baca juga: Profil Eko Patrio Calon Menteri Prabowo-Gibran, Perjalanan Hidup Pelawak jadi Anggota DPR 4 Periode

Nama kandidat calon kepala daerah dari PAN di Pilkada Jakarta sebelumnya ramai dibicarakan yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu, dan Eko Patrio.

"Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasha, ada Eko, tapi kan Eko calon menteri ya," ujar Zulhas di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (5/5/2024).

Saat ditanya kembali soal kementerian yang akan dipimpin Eko, Zulkifli belum mau membeberkan.

Menurutnya apakah Eko akan dipilih masuk dalam kabinet ke depan, merupakan kewenangan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Oh ya nanti lah kita lihat, politik kan dinamis," ujar Zulkifli.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, PAN baru menyiapkan nama kader karena belum mengetahui posisi menteri apa yang akan diberikan Prabowo kepada PAN.

"Politik itu dinamis. Penyusunan kabinet masih dalam proses. Partai-partai pendukung belum mengetahui posisi yang ditawarkan. Masih menunggu komposisi yang mungkin sedang difinalisasi," ujar Saleh.

"Dalam konteks itu, PAN belum tahu secara khusus apa posisi yang akan diamanahkan. Karena itu, PAN hanya menyiapkan nama kader-kader yang dinilai sanggup untuk masuk kabinet. Salah satunya, Eko Patrio," sambungnya.

Menurut Saleh, Eko Patrio merupakan seorang politikus senior dan sudah tiga periode berada di DPR. Kini, di periode keempat, kata Saleh, Eko Patrio terpilih lagi.

Maka dari itu, dari sisi pengalaman, Saleh berpandangan Eko Patrio pantas dan mumpuni jadi menteri.

"Kalau dari sisi kepemimpinan, Mas Eko sangat baik. Di dunia bisnis, tidak diragukan lagi. Sampai sekarang, bisnisnya di dunia entertaiment berjalan dengan baik. Pergaulannya sangat luas," jelas Saleh.

Hak Prerogatif Prabowo

Partai Demokrat tak ingin berandai-andai perihal jumlah menteri yang akan didapat pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Partai Demokrat lebih memilih untuk menyerahkan sepenuhnya komposisi menteri kepada Prabowo.

Hal itu diungkapkan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kepada Tribunnews.com, Minggu (5/5/2024).

"Terkait jumlah jatah menteri dan siapa-siapa saja yang menduduki setiap pos kementrian, ini menjadi hak prerogatif Pak Prabowo selaku presiden terpilih," kata Kamhar.

Kamhar mengatakan, Partai Demokrat meyakini Prabowo akan membentuk pemerintahan yang akan dibutuhkan untuk menjawab tantangan di masa mendatang.

"Pak Prabowo adalah pemimpin transformatif yang telah teruji dan memiliki rekam jejak yang membanggakan, tahu apa yang dibutuhkan untuk pemerintahannya ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kamhar menyebut pertemuan para ketua umum partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju selaku partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pasca-penetapan hasil Pilpres oleh KPU menjadi sebuah keniscayaan politik.

Selanjutnya tentu yang menjadi pembahasan lebih lanjut selain struktur pemerintahan ke depan untuk optimalisasi implementasi visi, misi dan program aksi.

"Juga tentang siapa-siapa saja yang akan membantu Pak Prabowo dipemerintahan ke depan," pungkasnya.

Di Tingkat Pimpinan Partai

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengakui pembicaraan menteri sudah sampai di tingkat pimpinan partai politik (parpol).

Namun, kata Rahayu, belum ada daftar nama resmi mengenai kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Kalau pembicaraan di tingkat pimpinan, pasti ada. Itu pasti ada. Tetapi belum ada sekali lagi daftar resmi yang keluar untuk kabinet," ucap Rahayu dalam acara halal bihalal TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran di HQ Fanta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) malam.

Baca juga: Calon Menteri Diseleksi KPK akan Jadi Preseden Baik Bagi Kabinet Prabowo-Gibran

Karena itu, Rahayu meminta masyarakat untuk bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

Dia pun meyakini daftar nama menteri baru akan keluar menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih RI.

"Jadi mohon masyarakat terutama para pendukung dari Prabowo-Gibran untuk tidak mendahului daripada pimpinan kita karena daftar tersebut saya yakin baru akan keluar lebih mendekati Oktober nanti," pungkasnya.

Menyerahkan ke Prabowo

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membahas mengenai susunan kabinet pemerintahan mendatang.

"Ya prinsipnya kalau dari Partai Golkar kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bersama-sama dengan partai politik, para ketua umum partai politik untuk duduk bersama mencari figur-figur yang terbaik," kata Ace kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/5/2024).

Ace menegaskan Golkar percaya kepada Prabowo untuk mencari sosok yang memiliki kompetensi serta keahlian untuk menjadi pembantunya di pemerintahan.

"Jadi tentu, kami percaya bahwa Pak Prabowo bersama dengan Mas Gibran (Gibran Rakabuming Raka) juga, para ketua umum partai politik pendukung akan bisa duduk bersama membahas terkait nama-nama tersebut," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengaku belum mengetahui berapa nama yang diajukan partainya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Ace, urusan kader Partai Golkar yang akan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran kewenangan Airlangga Hartarto.

"Saya belum tahu, mungkin nanti bisa ditanya sama ketua umum. Karena pak ketua umum yang memiliki kewenangan untuk menjawab itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi RI (MK) membuat keputusan atas gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.

Gugatan tersebut dilayangkan langsung oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Dalam putusannya, MK RI menolak gugatan tersebut dengan diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh 3 dari 8 hakim konstitusi.

Dengan begitu, pasangan Prabowo-Gibran saat ini tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Nantinya, keduanya juga akan menyusun komposisi kabinet baik itu untuk posisi menteri maupun wakil menteri.