Respons Anies, Gibran, hingga Pengamat soal Langkah Ganjar jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Hal ini menurutnya sesuai dengan arahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tapi sekali lagi, atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul." 

"Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Tapi sekali lagi keputusan di tangan Pak Presiden terpilih," ujarnya.

Namun, Gibran menegaskan bahwa merangkul seluruh pihak bukan berarti masuk dalam kabinet pemerintahan.

Ia berpendapat, kontribusi untuk negara juga bisa dilakukan dari luar kabinet. 

"Ya itu nanti lihat dulu. Kan kemarin habis penetapan KPU kan juga beliau (Prabowo) langsung silaturahmi, menerima tamu-tamu dari luar koalisi juga."

"Intinya adalah komunikasi jangan sampai putus. Silaturahmi dengan partai-partai lain jangan sampai putus,” jelasnya.

Pengamat

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, menilai sikap yang diambil Ganjar sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk demokrasi di Indonesia.

Meski begitu, Ujang menyinggung soal power Ganjar Pranowo yang memutuskan berada di luar pemerintahan, tetapi juga tidak berada di parlemen.

Menurutnya, jika memang Ganjar secara tegas menyatakan berada di oposisi, setidaknya dia berada dalam posisi sebagai anggota partai politik di parlemen.

"Kalau seandainya Ganjar beroposisi mestinya di parlemen, oposisi dalam on track ketatanegaraannya dilakukannya oleh partai politik, anggota partai politik yang ada di parlemen," ujar Ujang, Rabu (8/5/2024).

Namun, dengan situasi seperti ini, jelasnya, posisi Ganjar di luar pemerintahan sama halnya dengan masyarakat sipil biasa.

Pasalnya, ia tidak memiliki kedudukan apa pun baik di parlemen, bahkan PDIP sendiri yang merupakan partai tempat Ganjar bernaung belum menyatakan sikap demikian.

Oleh sebab itu, posisi Ganjar nantinya kurang kuat jika dibandingkan partai politik yang menyatakan berada di oposisi.

"Ya kita-kita semua termasuk Ganjar, akademisi, civil society itu di istilahnya, ya, hanya mengkritisi pemerintah saja. Istilahnya oposisi non-parlementer, tapi itu tidak dikenal dalam konteks ketatanegaraan."