PDIP Diprediksi Bakal Tumbang Jika Kembali Usung Ahok di Pilgub Jakarta 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) diprediksi bakal tumbang jika kembali mengusung Eks Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta 2024.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan Ahok dinilai akan kalah jika kembali dimajukan di Pilgub Jakarta.

Sebab, dia pernah terjerat dalam kasus penistaan agama.

"Kalau saya sih melihatnya percuma Ahok dimajukan itu pasti akan tumbang karena punya kasus, punya masalah di masa lalu. Itu tindak pidana penistaan agama dan itu juga berat, sulit untuk masyarakat memilih Ahok," kata Ujang saat dikonfirmasi, Senin (13/5/2024).

Baca juga: Prabowo Sudah Kantongi Nama Bakal Calon Gubernur DKI, Gerindra Target Menang Pilkada Jakarta 2024

Ujang menilai wacana kader PDIP mendorong Ahok kembali di pilgub Jakarta hanya sekadar wacana saja.

Dia meyakini partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengusung kader lainnya.

"Ya menurut saya itu wacana saja, nanti yang diusung bukan Ahok, entah Risma entah tokoh figur lain dari kader PDIP. Jadi saya melihat seperti wacana Anies-Ahok itu juga kamuflase saja. Wacana saja karena kan UU Pilkada tidak memperbolehkan. Jadi sengaja isu diangkat seolah-olah Ahok akan maju," katanya.

Ia pun mengkritik sejatinya PDIP memiliki banyak kader potensial yang bisa didorong maju selain Ahok.

"Masa tidak ada kader yang hebat dari PDIP yang lebih jago dari PDIP yang bisa maju sebagai gubernur selain Ahok yang pernah terpidana, kan banyak begitu," pungkasnya.

Sebelumnya, PDIP kembali buka suara tentang peluangnya mengusung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024.

Politisi PDIP, Darmadi Durianto, mengaku pesimistis PDIP bakal mengusung Anies sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta pada November mendatang.

"Yang jelas peluang Anies direkomendasikan PDIP sebagai cagub DKI Jakarta juga sangat tipis," ujar Darmadi, Minggu (13/5/2024).

Baca juga: Anies Sebut Sudah Ketemu Surya Paloh, tapi Belum Bahas Pilkada Jakarta 2024

Darmadi justru menyebut peluang PDIP mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lebih besar ketimbang Anies.

Menurutnya, Ahok memiliki rekam jejak yang lebih bagus ketimbang Anies saat memimpin DKI Jakarta.

Selain itu, status Ahok sebagai kader PDIP juga lebih memungkinkan PDIP untuk memberikan dukungan.

"Selain sebagai kader partai, rekam jejak Ahok dibandingkan Anies ketika pimpin Jakarta jauh lebih baik dan selaras dengan cita-cita partai khususnya soal keberpihakannya kepada wong cilik," katanya.

Lebih lanjut, Darmadi menganggap wacana duet Anies-Ahok cukup sulit untuk direalisasikan.

Darmadi menilai gaya kepemimpinan Ahok dan Anies berbeda.

"Selain faktor ideologis juga faktor gaya kepemimpinan. Ahok lebih tegas dalam mengeksekusi sebuah kebijakan sedangkan Anies banyak ragunya," paparnya.

"Contoh soal kebijakan transparansi anggaran di mana di era Ahok itu dibuat secara transparan, publik bisa akses dan mengetahui setiap kebijakan anggaran pemprov, tapi pada masa kepemimpinan Anies hal itu justru ditiadakan."

Menurutnya, Anies dan Ahok lebih pantas untuk bersaing ketimbang berkolaborasi di Pilgub Jakarta 2024.

"Pasnya duel (bertanding saling mengalahkan satu sama lain) bukan duet. Selain soal aturan KPU (duetkan Anies dengan Ahok) tidak membolehkannya."

Kendati demikian, Darmadi mengaku tidak mau mendahului keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ia berujar Megawati memegang sepenuhnya kewenangan untuk menenentukan sosok yang diusung PDIP di Pilkada 2024.

"Ketum kami dalam beberapa kesempatan bahkan kerap melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan misal soal kebijakan penebangan pohon di Monas untuk rencana gelaran Formula E waktu itu. Bukan tanpa alasan ketum kami mengkritik saat itu karena bagi PDIP Monas selain masuk sebagai cagar budaya tempat itu juga memiliki sakralitas yang tinggi di mana spirit kegotongroyongan menopang berdirinya Monas yang kita kenal saat ini," ujarnya.

"Ibu Mega juga bahkan menilai di bawah kepemimpinan Anies kala itu, Jakarta justru amburadul karena tidak masuk sebagai kota intelektual (city of intelect) sebagaimana penilaian dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2020 lalu," tambahnya.