Wamendagri: Jangan Sampai PSU Lagi, Mitigasi Harus Tuntas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya kesiapan strategi mitigasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang yang akan digelar di sejumlah daerah pada Agustus 2025. 

Ia menilai, langkah mitigasi perlu dirancang secara matang untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan ulang di masa mendatang.

“Strategi upaya mitigasinya harus bagus, ini kita harus siapkan skema. Kalau misalnya ada PSU lagi, kita bisa antisipasi kira-kira apa yang kita lakukan,” kata Ribka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan PSU dan Pilkada Ulang di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Baca juga: PSU Pilkada Papua, Boven Digoel & Barito Utara Digelar 6 Agustus, Paslon Diganti

Ribka juga meminta penguatan koordinasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarinstansi terkait, demi menjamin kelancaran dan stabilitas dalam proses pemilu ulang.

“Harus betul-betul kita siapkan, kita menutupi semua celah, baik dari sisi keuangannya, koordinasi lintas sektor, maupun dari sisi keamanannya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mendorong peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan PSU dan pilkada ulang. “Monitoring dan evaluasi harus terus kita tingkatkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan lima wilayah akan menggelar pemilu ulang, terdiri dari tiga PSU dan dua pilkada ulang.

PSU akan digelar pada 6 Agustus 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Sementara, Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025.