KIM Plus Bisa Bikin PKS, PKB & Nasdem Tinggalkan Anies, Skenario Kotak Kosong di Pilgub Jakarta?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan melawan kotak kosong kian santer, menyusul wacana akan merapatnya sejumlah partai ke koalisi tersebut.

Sejumlah pihak melihat ada gelagat KIM yang memunculkan nama Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta, tapi masih berupaya menggandeng partai lain untuk bergabung.

Jika itu terjadi, sangat mungkin calon lain, termasuk Anies Baswedan tak akan mempunyai "perahu" yang cukup sehingga ujung-ujungnya gagal maju di Pilgub Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com, KIM Plus sendiri adalah gabungan sejumlah partai politik di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Setidaknya ada tiga partai politik di luar poros KIM pada Pilpres 2024 yang berpeluang bersatu ke dalam kubu KIM Plus.

Mereka yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Nasdem sudah jauh-jauh hari melempar sinyal dukungan kepada Anies pada Pilkada Jakarta.

Namun, sikap Nasdem belakangan ini tiba-tiba berubah. Partai besutan Surya Paloh ini menyatakan kemungkinannya batal mendukung Anies.

Perubahan sikap serupa juga terjadi pada PKB. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut telah memberi isyarat akan bergabung dengan KIM Plus.

Padahal, PKB sebelumnya telah gembar-gembor memberikan dukungan untuk Anies pada Pilkada Jakarta.

Sementara PKS yang berminat ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga diprediksi akan meninggalkan Anies dan memilih bergabung dengan KIM Plus pada Pilkada Jakarta.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, partainya telah mendapat tawaran untuk bergabung bersama KIM Plus. Tawaran tersebut pun tengah dipertimbangkan PKB.

Jika tawaran tersebut diterima, peluang tersajinya pasangan calon tunggal pada Pilkada Jakarta pun kian terbuka lebar. Jazilul tak menampik peluang tersebut.

"Ya begitu, kalau memang semuanya kompak, ingin bersama, ya (lawan) kotak kosong di (Pilkada) DKI," ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Sedangkan PDI Perjuangan (PDI-P) tak tinggal diam dengan manuver KIM Plus.

PDI-P menyatakan tak akan membiarkan munculnya pasangan calon tunggal untuk melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik lain untuk mengusung jagoannya.

"PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (4/7/2024).

Gerindra bantah jegal Anies

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Iya (kita bantah)," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dasco mengatakan, di alam demokrasi semua partai politik (parpol) memiliki hak untuk menentukan sikap masing-masing.

"Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga enggak bisa melarang," ujarnya.

Dasco tak mengungkapkan partai mana yang dimaksud untuk bekerja sama dengan KIM. Menurutnya, partai yang bergabung lebih dari satu.

"Plusnya lebih dari satu," ungkap Dasco.

Saat ditanya apakah plusnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem, Dasco enggan merespons.

"Ya nanti sehari dua hari ketahuan kan asal sinkronisasinya," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, KIM Plus dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depannya.

"KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas Pilkada," imbuh Dasco.

Kutukan Petahana

Terpisah, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, KIM “Plus” bisa menjadi salah satu "kutukan" petahana bagi Anies Baswedan yang memutuskan kembali maju pada Pilkada Jakarta 2024.

“Kalau bicara tentang KIM Plus, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) masuk di situ, Nasdem masuk di situ, kemudian PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) masuk di situ meski kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang akan paling duluan (mencabut dukungan) dari Anies di antara tiga partai itu,” ujar Adi dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (5/8/2024).

Apalagi, menurut Adi, sebenarnya belum ada partai politik (parpol) yang 100 persen memberikan tiket politik pada Anies untuk maju sebagai bakal calon gubernur (cagub) di Jakarta.

Dia mengatakan, PKS bisa saja menarik dukungan dari Anies dengan adanya godaan dari KIM. Salah satunya, ketika mendapatkan tawaran posisi bakal calon wakil gubernur (cawagub) di Jakarta.

“Nasdem, belakangan Ahmad Sahroni menyebut bukan tidak mungkin Nasdem juga akan mencabut dukungan politiknya di Pilkada. Kalau PKB jangan tanya kelihatan mulai tidak happy kan dengan pasangan Anies-Sohibul Iman sejak lama,” kata Adi.

Lebih lanjut, Adi bicara mengenai kutukan petahana di Jakarta. Menurut dia, hal itu terjadi pada masa Fauzi Bowo sebagai petahana yang memiliki elektabilitas tinggi tetapi kalah pada Pilkada Jakarta 2012.

Saat itu, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli kalah dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kemudian, Ahok yang maju kembali pada Pilkada 2017, kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

“Begitu juga Ahok maju kembali di Jakarta untuk kkedua kalinya, approval rating-nya di atas 70 persen, kinerjanya diapresiasi begitu banyak oleh warga Jakarta, survei-survei paling menjulang dibandingkan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Anies saat itu tetapi kita tahu bahwa hasilnya Ahok justru kalah diputaran kedua dengan Anies,” ujar Adi.

“Bukan tidak mungkin di Jakarta ini akan terjadi kutukan petahana yang ketiga kalinya pada Anies,” katanya melanjutkan.