Tia Rahmania Batal Dilantik jadi Anggota DPR, KPU: Tidak Ada Batas Waktu Pergantian Caleg

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tia Rahmania, anggota DPR terpilih 2024-2029 batal dilantik sebagai anggota dewan pada 1 Oktober mendatang usai diberhentikan dari keanggotaan PDIP.

Melalui surat Keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 yang diteken Ketua KPU RI Mochamad Afifudin pada 23 September 2024, Tia digantikan Bonnie Triyana sebagai peraih suara terbesar kedua setelahnya di daerah pemilihan atau Dapil Banten I.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pengganti caleg terpilih bisa karena berbagai alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. 

Lebih lanjut Idham mengatakan tidak ada aturan yang membatasi waktu penggantian caleg terpilih. 

“Tapi, tentunya ada faktor administrasi penerbitan keputusan tentang pelantikan Anggota DPR dan DPD yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan,” kata Idham saat dikonfirmasi, Rabu (25/9/2024). 

Sebagai informasi, dalam surat Keputusan KPU nomor 1368 tak hanya Tia yang diganti. 

Tercantum juga nama Rahmad Handoyo yang digantikan oleh Didik Haryadi. Mereka mereka juga merupakan caleg PDIP di Dapil Jawa Tengah V. 

Baca juga: Bulan Depan jadi Presiden, Begini Sambutan Kedatangan Prabowo di DPR

Adapun berikut isi Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024:

Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
d. _terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, *huruf c,* atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

Baca juga: Pamit dan Mohon Maaf di Rapat Terakhir dengan DPR, Prabowo: Tugas Lebih Besar Menunggu Kita

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024:

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
……