PDIP Buka Suara soal 'Endorse' Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024

"Ketika Presiden RI turun kelasnya menjadi campaigner, jurkam untuk satu calon, saya kira kita kehilangan harapan bahwa Pemilu ini memang akan berlangsung dengan Jurdil," kata Deddy. 

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo memang berhak untuk melakukan kampanye.

Namun, sejatinya hal itu dilakukan sebelum masa kampanye dilakukan.

"Kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye sangat boleh sebagai ketua umum, tetapi sebagai presiden yaitu tadi ada tahapan, regulasi yang harus diikuti," kata Deddy.

Deddy menjelaskan, selain sebagai ketua umum partai, Prabowo memegang tiga jabatan yang sangat penting, yakni kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.

"Saya takutnya, walaupun mungkin pak presiden tidak berniat atau tidak terpikirkan, ada itu menjadi acuan seluruh instrumen di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda, bisa multiinterpretasi, Pak. Saya kira hal ini harus diluruskan," kata Deddy.

Lebih lanjut, Deddy berharap Prabowo memberikan penjelasan tentang dukungan tersebut sehingga tidak dimaknai sebagai perintah bagi bawahannya untuk cawe-cawe.

"Bapak presiden berutang penjelasan kepada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada," ucap Deddy.

Ketua DPP PDIP

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengklaim pihaknya menemukan dugaan cawe-cawe Jokowi pada Pilkada Serentak 2024. 

Hal tersebut, kata Ronny, ditandai dengan dugaan keterlibatan sejumlah kapolda seperti di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Jawa Timur, dalam proses Pilkada 2024.

"Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo."

"Begitu pun calon gubernurnya, Ahmad Luthfi, pernah jadi Kapolres Solo. Kami bahkan temukan anggota polisi di Boyolali terbukti cawe-cawe dalam Pilkada 2024," kata Ronny di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Seharusnya, kata Ronny, Prabowo mengevaluasi bahkan mencopot Kapolda yang tidak netral dalam Pilkada 2024. 

Terlebih, Prabowo pernah memberi arahan agar aparatur negara termasuk aparat kepolisian tidak boleh berpihak di Pilkada 2024.

"Ini tentu saja bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo, sehingga perlu ada evaluasi terhadap Kapolda (Ribut) Jawa Tengah,” ujar Ronny.

Ronny menjelaskan masyarakat berharap agar proses demokrasi dalam Pilkada 2024 tak mengulang kejadian di Pilpres lalu.

“Maka itu kami berharap ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolda Jateng, Sumut, Wakapolda Jatim, Kapolda Kalbar, Kapolda Sulut, Kapolda Papua,” kata Ronny.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku)(Kompas.com)