Polemik 'Partai Cokelat' di Pilkada 2024: Dibantah Jokowi, Gerindra hingga Demokrat, MKD Sikapi

"Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan," ujar Jokowi di Masjid Raya Medan, Jumat (29/11/2024).

Jokowi meminta tudingan terkait pengerahan terhadap kepolisian pada Pilgub Jawa Tengah agar dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu maupun ke MK.

Sebab, semua proses Pilkada Jateng ada mekanismenya. 

"Dilaporkan ke Bawaslu kan ada mekanismenya atau dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi)," tambahnya.

Dibantah Gerindra dan Demokrat  

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membantah soal intervensi Partai Cokelat di Pilkada 2024. 

Habiburokhman mengatakan, jika memang ada pengerahan aparat negara atau aparat kepolisian di Pilkada bisa langsung dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ya silahkan saja dilaporkan ke Bawaslu, kan kita tahu mekanismenya. Kalau kecurangan, tapi kalau ke MK kan kita tahu aturannya regulasinya itu 2,5 persen kalau gak salah ya," kata Habiburokhman, Jumat (29/11/2024).

Meski demikian, Ketua Komisi III DPR RI tersebut menegaskan kalau kerja kemenangan pihaknya di Jawa Tengah dan Sumatera Utara sudah terhormat.

"Ini kami terbuka saja ya, yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat, terutama salah satu di antaranya dari Sumatera Utara," katanya. 

Atas hal itu, Habiburokhman menegaskan tidak ada peran dari aparat manapun termasuk yang dijuluki Partai Cokelat di dua Pilkada tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. 

Hinca, kata Habiburokhman, menyatakan bahwa tidak ada peran tersebut.

"Ini kami terbuka saja ya, yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat, terutama salah satu di antaranya dari Sumatera Utara," kata dia.

Atas hal itu, Habiburokhman menegaskan tidak ada peran dari aparat manapun termasuk yang dijuluki Partai Cokelat di dua Pilkada tersebut.