Soal Ahok, Haji Lulung: Kenapa Harus Jaga Orang Tidak Baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sebelum hak angket DPRD DKI Jakarta bergulir, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Abraham Lunggana pernah mengatakan dirinya akan menjaga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tetapi dalam paripurna, Kamis (26/2/2015) yang beragendakan pengesahan hak angket, justru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetujui dilakukannya hak angket terhadap Ahok. Haji Lulung adalah politisi PPP.

"Dulu saya bilang akan menjaga dia, tapi kenapa harus dijagain yang tidak baik," kata Lulung di Gedung DPRD DKI usai paripurna.

Lulung memberikan apresiasi program e-budgeting dan e-catalog yang digagas Ahok. Tetapi tetap APBD harus sesuai dengan proses pembahasan yang dilakukan DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dikarenakan Ahok sudah mengirim dokumen APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD, maka perlu dilakukan penyelidikan untuk menentukan pelanggaran yang sudah dilakukan Ahok.

"Kebijakannya berdampak luas kepada persoalan masyarakat. Pak pras sudah ngomong soal etika dan norma. Saya malah sejak dua tahun yang lalu. Etika dan norma masyarakat Jakarta cuma tahunya itu budaya," ungkapnya.

Dijelaskan politisi PPP ini etika dan norma dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 17 mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur di dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah harus menjaga etika dan norma.

"Etika dan norma itu undang-undang seperti apa? Normatif, jangan ngomong bajingan, jangan ngomong DPRD penipu, sarang korupsi. Ini kan harus ada bukti. Sekarang kan coba deh anak-anak teman-teman DPRD semua nanya 'papah korupsi' tuh kan jahat berarti," ungkapnya.

Selain itu dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 24 tahun 2011 menjelaskan bahwa gubernur dalam menjalankan etika dan norma harus menjaga stabilitas politik.

"Ini pengertiannya makro universal, kemanan, ketentraman, sosial, budaya, semua. Ini terganggu kita. Oleh karena itu kita akan evaluasi," katanya.