Disindir Taufik soal Raperda RPTRA, Djarot: Itu kan Cuma Satu Orang yang Tidak Setuju
Djarot mengatakan, jangan karena Taufik tidak setuju lalu dianggap seluruh anggota DPRD DKI berpendapat sama.
lihat foto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Foto aerial ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) Kalijodo Jakarta Barat yang terlihat semrawut dan kumuh, Minggu (23/4/2017). Kesemrawutan terjadi karena menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan tidak beraturan sehingga menganggu warga yang ingin menikmati suasana serta fasilitas RPTRA. Tidak adanya pengawasan yang ketat serta tidak tegasnya petugas, dapat mengancam ruang publik yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi yang terbaik dan termodern di Jakarta itu. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Taufik juga mengingatkan sisa masa jabatan Djarot sebagai DKI 1 yang tak lama lagi.
"Oktober harus diserahkan Pak Anies-Sandi, fair dong. Kalau nanti pemimpin baru punya pandangan lain untuk memaksimalannya asalkan positif, kenapa enggak?" ucapnya.
Djarot awalnya ingin memperkuat aturan pengelolaan RPTRA dalam perda untuk menjamin penggunaan RPTRA sesuai fungsinya.
"RPTRA ini harus tetap dijalankan karena sudah terbangun ratusan RPTRA. Fungsinya harus sesuai oleh karenanya kami buat pergub. Apa cukup pergub? Tidak cukup. Kami sampaikan pergubnya kami ajukan jadi perda," ujar Djarot.
Berita Terkait
