Gubernur Baru Jakarta
Ini Program Era Jokowi-Ahok-Djarot yang Terhenti, Gagal dan Belum Rampung
Penyerapan anggaran pun lebih banyak dihabiskan untuk operasional kantor dan modal badan usaha milik daerah (BUMD).
Editor:
Ferdinand Waskita
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 akan segera selesai.
Meski begitu, ada berbagai program yang belum tuntas di periode pemerintahan yang dimulai Presiden Joko Widodo, dilanjutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan diakhiri Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, salah satu pekerjaan yang belum tuntas dan menjadi catatan yakni program penanggulangan banjir.
Menurut dia, ada empat PR penanggulangan banjir yang belum diselesaikan.
Baca: 5 Fakta Jelang Pelantikan Anies-Sandi, Bongkar Kisah Seru Sampai Pesta di Balai Kota
Pertama, normalisasi waduk dan situ yang berhenti pada 2015.
"Kedua, normalisasi kali karena normalisasi kali ini masih fokus di Ciliwung, padahal mestinya dalam lima tahun ini ada empat sungai yang harus dibenahi, yaitu Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2017).
Yang ketiga, yakni perbaikan saluran air. Menurut Nirwono, saluran air yang berfungsi di DKI baru 33 persen.
Sementara yang terakhir yakni penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang mandek.
Kemudian terkait dengan kemiskinan dan gusur tentunya akan menjadi tantangan gubernur baru dengan konsepnya membangun tanpa menggusur.
Kita akan lihat apakah konsep tadi benar-benar bisa diterapkan atau tidak.
Catatan lainnya yakni soal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Selama lima tahun terakhir, penyerapan anggaran hanya berkisar antara 45-65 persen.
Penyerapan anggaran pun lebih banyak dihabiskan untuk operasional kantor dan modal badan usaha milik daerah (BUMD).
Baca: Fahri Hamzah: Anies-Sandi Harus Obati Semua Luka yang Muncul di Pilkada
