Apa Kata Masyarakat soal Usulan Penerapan Ganjil Genap Selama 15 Jam?

Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak pada pengurangan angka kemacetan di wilayah Jakarta khususnya Jalan Jenderal Sudirman

Apa Kata Masyarakat soal Usulan Penerapan Ganjil Genap Selama 15 Jam?
Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah kendaraan melintasi jalanan saat berlangsungnya pembatasan kendaraan bermotor ganjil genap di Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah memutuskan bahwa peraturan lalu lintas nomor polisi ganjil genap bagi mobil pribadi akan diperpanjang hingga berakhirnya Asian Paralympics Games (Paragames) pada 13 Oktober 2018. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap selama 15 jam di wilayah DKI Jakarta menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Owi, salah satu pengendara motor yang bermodisili di Kemang, Jakarta Selatan mendukung penerapan kebijakan tersebut.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak pada pengurangan angka kemacetan di wilayah Jakarta khususnya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

"Walaupun dampaknya enggak besar, tapi cukup terlihat. Kendaraan yang melintas di Jalan Sudirman enggak padat saat jam sibuk apalagi pagi hari. Masih terasa lengang gitu," kata Owi saat ditemui Kompas.com di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Baca: Tiga Siswi SMP di Banyumas Dibawa Anak Punk dan Ditemukan di Karawang, Polisi akan Lakukan Ini

Pendapat yang sama juga diungkapkan pengendara lainnya bernama Randi Frastilora. Randi mengungkapkan, kebijakan ganjil genap saat penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu berdampak pada pengurangan angka kemacetan di jalan-jalan protokol.

Ia berharap, kebijakan tersebut diterapkan di ruas jalan lainnya di wilayah DKI Jakarta.

"(Kebijakan ganjil genap) mengurangi kemacetan. Kebijakan ganjil genap seharusnya diberlakukan di semua ruas jalan di wilayah DKI Jakarta," kata Randi.

Randi juga menginginkan kebijakan tersebut diterapkan selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan transportasi umum serta mengurangi dampak polusi di Jakarta.

"Kalau kebijakan tersebut diterapkan 15 jam saja, saya rasa kurang efektif. Seharusnya kebijakan tersebut diterapkan 24 jam sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan transportasi umum," ujar Randi.

Pendapat berbeda diungkapkan Siti Yona. Ia menilai kebijakan tersebut membuat masyarakat memilih menggunakan pelat nomor yang berbeda agar dapat melintas di ruas jalan protokol di Jakarta.

Halaman
123
Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved