Empat Pengamen Cipulir Laporkan Hakim Praperadilan PN Jaksel Ke Komisi Yudisial

Dalam laporan yang teregistrasi di KY dengan nomor 0892/VIII/2019/P tersebut, Okky menyampaikan lima hal kepada KY.

Empat Pengamen Cipulir Laporkan Hakim Praperadilan PN Jaksel Ke Komisi Yudisial
Gita Irawan/Tribunnews.com
Empat pengamen Cipulir korban salah tangkap Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pembunuhan, Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13) dan Pau (16), melalui kuasa hukumnya dari LBH Jakarta, Okky Wiratama Siagian melaporkan Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Elfian, yang menolak gugatan praperadilan ganti rugi mereka ke Komisi Yudisial (KY) pada hari ini, Jumat (2/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat pengamen Cipulir korban salah tangkap Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pembunuhan, Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13) dan Pau (16), melalui kuasa hukumnya dari LBH Jakarta, Okky Wiratama Siagian melaporkan Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Elfian, yang menolak gugatan praperadilan ganti rugi mereka ke Komisi Yudisial (KY) pada hari ini, Jumat (2/7/2019).

Dalam laporan yang teregistrasi di KY dengan nomor 0892/VIII/2019/P tersebut, Okky menyampaikan lima hal kepada KY.

Pertama, Okky menyampaikan bahwa kliennya yakni empat pengamen Cipulir tersebut sempat diputus bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1131/PID.AN/2013/PN.JKT.SEL tertanggal 1 Oktober 2013.

Kedua, Okky menyampaikan bahwa kliennya diputus terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 131/PK/Pid.Sus/2015 tertanggal 19 Januari 2016.

Ketiga, Okky menyampaikan berdasarkan Salinan Putusan Peninjauan Kembali yang telah diterima oleh penasihat hukum (LBH Jakarta) per tanggal 25 Maret 2019, maka pihaknya mengajukan permohonan praperadilan ganti kerugian yang didaftarkan pada 21 Juni 2019.

Baca: Ramalan Zodiak Besok Sabtu 3 Agustus 2019 Libra Sibuk, Scoprio Khawatir, Gemini Jadi Seleb

Keempat, Okky menyampaikan berdasarkan pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 tahun 2015 menyebutkan bahwa "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima".

"Namun, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini yakni Elfian SH MH dalam putusannya per 30 Juli 2019 menolak permohonan praperadilan ganti kerugian kami dengan alasan sudah kadaluwarsa atau melewati tenggat waktu sebagaimana pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 tahun 2015," sebagaimana dikutip dari poin kelima dalam laporan LBH Jakarta ke KY tersebut.

Okky menjelaskan, mereka melaporkan Hakim Elfian karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum acara khususnya pasal 82 ayat 2 KUHAP yang pada pokoknya memuat bahwa hakim yang memutus perkara harus memberikan dasar dan alasan hukum yang jelas.

"Namun yang kami dapatkan dalam putusan praperadilan kemarin, tidak ada satu pun alasan hukum apa yang mengesampingkan salinan putusan," kata Okky di kantor Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat pada Jumat (2/8/2019).

Baca: LDR dengan Sang Ayah Sejak SD, Putra Agung Hercules Beri Pesan Terakhir : Kita Akan Bertemu Lagi

Ia menilai putusan hakim Elfian tidak berkeadilan karena dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Salinan putusan Peninjauan Kembali yang telah diterima LBH Jakarta pada 25 Maret 2019.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved