VIRAL Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 M, KPK Beri Tanggapan hingga Anies Baswedan Salahkan e-Budgeting
Akhir-akhir ini viral anggaran lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar. KPK pun memberikan tanggapan hingga Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting.
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
bunga pradipta p
lihat foto
Anggaran lem aibon di KUA-PPAS hanya bersifat sementara sampai rancangan kegiatan dan anggaran sekolah di-input sekolah-sekolah.
4. Anies sebut politikus PSI sedang cari 'panggung'
Anies Baswedan mengatakan kritikan PSI mengenai anggaran lem aibon disebutnya sebagai ajang cari 'panggung' sebagai anggota fraksi baru.
Anies mengaku, sebelumnya ia sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya terkait anggaran janggal.
“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review."
Baca: Soal Pengadaan Lem Aibon Senilai Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Disdik DKI
Baca: Anies Baswedan Berikan Balasan Nylekit Saat PSI Soroti Anggaran Janggal Pemprov DKI Jakarta
"Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” tutur Anies di Balai Kota, Rabu, sebagaimana dilansir Kompas.com.
Ia pun menyebutkan tidak mempublikasikan anggaran janggal itu karena tak mau mencari perhatian publik.
Ia memilih fokus memperbaiki sistem peng-inputan anggaran.
“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan."
"Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” tegasnya.
5. Ada masalah di sistem e-Budgeting
Terkait viralnya anggaran lem aibon, Anies Baswedan menyebut ada kesalahan disistem penganggaran digital yang merupakan warisan BTP alias Ahok saat menjabat sebagai gubernur sebelumnya.
Dikutip dari Tribun Jakarta, Anies mengatakan sistem e-budgetting masih memiliki banyak kelemahan.
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," kata Anies, Rabu.
"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," lanjutnya.
Baca: Pemprov DKI Jakarta Umumkan UMP 1 November
Baca: 5 Anggaran Kontroversial DKI Jakarta, Lem Aibon, Pohon Plastik Hingga Instalasi Bambu, Twitter Ramai
