Kamis, 2 Oktober 2025

Polemik APBD DKI Jakarta

Usulan Anggaran Pemprov DKI Kembali Dikritik Dewan, Bayar Jasa Penataan Kampung Rp 556 Juta Per RW

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah pun menolak usulan anggaran tersebut dan meminta dinas terkait merevisinya

Kompas.com/David Oliver Purba
Kampung deret di RT 12/4 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Kampung ini dibangun pada saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI, Selasa (4/10/2016)(Kompas.com/David Oliver Purba) 

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh.

Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.

Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.

Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas.

Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).

 Pengembangan Kasus Narkoba, Pemuda 26 Tahun Rakit Airsoft Gun Jadi Senjata Api Diringkus Polisi

 Petugas UPK Badan Air: Warga Masih Anggap Kali Sebagai Tempat Sampah Rumah Tangga

 Wanita Cantik Divonis 4 Tahun Bui dan Denda Rp 800 Juta Gegara Simpan Sabu di Bra, Buat Jaga Warkop

 Ramalan Zodiak Besok, Selasa 5 November 2019: Aquarius Akan Beruntung, Pisces Sangat Sensitif

Tanggapan Anies Baswedan soal anggaran yang jadi sorotan

Setelah ramai pembahasan tentang sistem e-budgeting yang bermasalah, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan akan memperbarui sistem e-budgeting milik Pemprov DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com (3/11/2019), Anies mengatakan pihaknya sebenarnya mengetahui kelemahan sistem ini sejak tahun lalu.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Senin (3/11/2019).

Menurut Anies, pembaruan ini dilakukan agar tercipta transparansi dan mengontrol perilaku tiap pihak yang terlibat dalam anggaran.

"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Anggaran Penataan Kampung Kumuh di DKI Bernilai Fantastis, Anggota DPRD: Enggak Masuk Akal

Sumber: TribunJakarta
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved