Breaking News:

TGUPP Rangkap Jabatan Jadi Dewan Pengawas RSUD, PDI-P: Bubarin!

Sebab TGUPP yang punya tugas pelaksana percepatan pembangunan semestinya tidak boleh berada dalam sistem itu sendiri.

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Rapat Komisi E DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta singgung sistem rangkap jabatan yang diterapkan Pemprov DKI.

Keberatan ini menyusul adanya anggota TGUPP Anies Baswedan yang diketahui juga bertindak sebagai Dewan Pengawas sejumlah RSUD Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi PDI-Perjuangan Merry Hotma menilai sistem rangkap jabatan ini akan berimbas pada kinerja yang tak maksimal.

Sebab TGUPP yang punya tugas pelaksana percepatan pembangunan semestinya tidak boleh berada dalam sistem itu sendiri.

Dia khawatir terjadi konflik kepentingan jika dilakukan pembiaran.

Baca: Komisi A DPRD DKI Rekomendasikan Anggaran TGUPP Dialihkan Pakai Dana Operasional Anies

"Dengan dia ada di double job, ada di sistem pemerintahan, dia pelaksana percepatan yang melaksanakan sistem pemerintahan, tetapi personilnya ada yang berada dalam sistem itu tidak fair dan masuk conflict of interest," kata Merry di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Sistem rangkap jabatan itu, ia tuding jadi penyebab nihilnya terobosan yang dibuat TGUPP.

"Pantesan aja selama ini nggak ada terobosan yang strategis dari TGUPP," imbuhnya.

Merry mengaku Komisi E DPRD DKI akan memanggil anggota TGUPP Haryadi yang diketahui punya jabatan rangkap tersebut. Komisi E mau meminta penjelasan dari yang bersangkutan.

Namun pemanggilan akan dilakukan pada bulan Januari atau Februari tahun depan, setelah penyusunan RAPBD rampung.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved