TAG
rangkap jabatan
Berita
-
Syamsul Jahidin Sindir Kapolri soal Perpol 10: Aparat Penegak Hukum Kok Langgar Hukum
Syamsul Jahidin mengaku kecewa terhadap langkah Kepolisian terutama Kapolri setelah Perpol 10/2025 keluar
-
Syamsul Jahidin Sentil Polri soal Makar Gegara Aturan Baru Polisi Bisa Bertugas di Luar Struktur
Syamsul Jahidin tak terima Polri keluarkan aturan baru Polisi bisa ditugaskan di luar struktur usai putusan MK No 144 keluar.
-
Ikuti Jejak Kakak, Adik Almas Tsaqibbiru Uji UU Terkait Pengecualian Rangkap Jabatan Menteri Bapanas
Adik Almas Tsaqibbiru, Arkaan Wahyu Rea mengajukan pengujian UU terkait pengecualian rangkap jabatan Menteri Bapanas ke MK.
-
Seorang Mahasiswa Minta Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen Dikecualikan untuk Bapanas
Mahasiswa minta larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wamen dikecualikan untuk pejabat Badan Pangan Nasional (Bapanas).
-
Kementerian BUMN Dihapus, DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Badan Pengelola Baru
DPR dan pemerintah sepakat bubarkan Kementerian BUMN. Fungsinya diganti lembaga baru setingkat menteri.
-
Soroti Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Guru Besar UGM: Komisaris Bukan Pekerjaan Sampingan
Mailinda menilai, jabatan komisaris di BUMN semestinya tidak dianggap sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan.
-
Bakal Terus Jadi Ketum PSSI Sampai 2027, Menpora Erick Thohir Tegaskan Tak Langgar Statuta FIFA
Erick Thohir mengklaim kalau FIFA sudah mengirim surat kepadanya yang isinya memberikan lampu hijau baginya untuk rangkap jabatan.
-
FIFA Tak Masalah Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora dan Ketum PSSI
FIFA tidak mempermasalahkan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI.
-
Komisi X DPR: Tak Ada Regulasi yang Wajibkan Erick Thohir Mundur dari Jabatan Ketua Umum PSSI
Timnas Indonesia lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dinilai menjadi bukti konkret kepemimpinan Erick Thohir
-
Angga Raka Rangkap Jabatan, Anggota DPR Minta Anak Buah Prabowo Mundur dari Wamenkomdigi
Permintaan ini disampaikan Rizal setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP)
-
Pimpinan Komisi X DPR Tak Masalah Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora dan Ketum PSSI, Asalkan . . .
Lalu menilai kedudukan rangkap jabatan yang diemban oleh Erick Thohir tidak masalah selagi tidak ada aturan dari FIFA yang melarang.
-
KPK Kaji Aturan Larangan Rangkap Jabatan Bagi Wakil Menteri
KPK tengah mengkaji secara mendalam aturan yang melarang rangkap jabatan di kalangan pejabat publik, fokus khusus pada posisi wakil menteri.
-
Rangkap Jabatan Menpora & Ketum PSSI Tak Diatur di Statuta PSSI? Nasib Erick Thohir Ditentukan FIFA
Erick Thohir resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
-
Sosok 3 Wamen yang Ditunjuk Jadi Komisaris Telkom: Angga Raka, Ossy, dan Silmy
Tiga anak buah Presiden Prabowo Subianto yang menjabat Wamen masuk jajaran komisaris PT Telkom, dari Angga Raka, Silmy Karim, dan Ossy Dermawan.
-
KPK Dalami Bukti MAKI Soal Dugaan Eks Menag Yaqut Rangkap Jabatan dan Terima Rp7 Juta Per Hari
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas laporan tersebut sebagai bentuk partisipasi aktif publik.
-
Rangkap Jabatan Sjafrie Sjamsoeddin Dinilai Berisiko, Koalisi Sipil: Segera Akhiri
Koalisi sipil desak Presiden tunjuk Menko Polkam baru. Apa risiko rangkap jabatan bagi demokrasi dan kebijakan keamanan?
-
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dianggap Kurang Pantas Jika Rangkap Jabatan Menko Polkam Terlalu Lama
Pakar Hukum Tata Negara UGM nilai rangkap jabatan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim kurang pantas jika terlalu lama.
-
Nezar Patria akan Ikuti Aturan soal Larangan Rangkap Jabatan, Kapan Mundur dari Komisaris Indosat?
Untuk diketahui, kini Nezar Patria juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indosat Tbk. Dia enggan menjawab saat ditanya akan mundur atau tidak.
-
Sehari setelah Wamenkum Eddy Hiariej Jadi Komisaris PGN, MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
Baru sehari Eddy Hiariej ditunjuk sebagai Komisaris PT PGN, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang melarang Wakil Menteri rangkap jabatan.
-
Respons Istana Sikapi Putusan MK Terkait Larangan Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris
Prasetyo mengaku telah mendengar putusan tersebut. Pada prinsipnya kata Prasetyo, pemerintah menghormati putusan MK.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved