Gerindra: Survei yang Diskreditkan Gubernur DKI Hanya Penggiringan Opini

Survei itu penggiringan opini untuk mendown grade pak Anies. Saya mengatakan itu nyaris berhasil, tapi belum berhasil

Gerindra: Survei yang Diskreditkan Gubernur DKI Hanya Penggiringan Opini
Warta Kota/Herudin
Anies Baswedan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Syarif menganggap hasil survei Indo Barometer sebagai bentuk penggiringan opini. Menurutnya hal itu dilakukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Survei itu penggiringan opini untuk mendown grade pak Anies. Saya mengatakan itu nyaris berhasil, tapi belum berhasil,"kata Syarif saat dihubungi, Kamis (20/2/2020).

Syarif menilai banyak kelompok sengaja ingin menjatuhkan kredibilitas Anies dengan cara membuat survei ataupun demo-demo. Terlebih ia mengkritisi soal asal responden dalam survei Indo Barometer yang berasal dari luar warga Jakarta.

Sehingga menurutnya, survei tersebut tidak cocok atau seimbang.

Baca: Besok Alumni 212 Geruduk DPR, Begini Reaksi Polri

"Saya nggak bilang itu survei pesanan. Tapi orang-orang yang kontra dengan pak anies yang membuat itu. Karena satu alasan, respondennya di luar DKI," ungkapnya.

"Apa yang mau diperbaiki orang yang ngomong bukan warga DKI. Jadi nggak simetris," imbuh dia.

Adapun Gerindra menganggap kinerja Anies sudah cukup bagus selama 2 tahun memimpin Jakarta. Dia mencontohkan bagaimana transportasi umum kian baik. Seperti kehadiran Jak Lingko yang ia sebut mampu mengurangi kemacetan ibu kota.

"Lebih spesifik saya bicara Jak Lingko. Itu luar biasa. Volume masyarakat menggunakan sistem Jak Lingko luar biasa sehingga terurai kemacetannya," katanya.

Baca: KPK Serahkan Surat Keberatan Kompol Rossa ke Tim Biro Hukum

Diketahui, hasil survei Indo Barometer mengungkap Gubernur DKI Anies Baswedan cuma memperoleh kepuasan publik 4,1 persen terhadap penanganan banjir di Jakarta. Berbanding 42 persen milik Basuki Tjahaja Purnama, dan 25 persen untuk era gubernur Joko Widodo.

Dari hasil survei itu terungkap 61,4 persen responden menyatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta.

Yang menyatakan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta sebesar (26.2%).

Baca: PKS Kritik Sosialisasi Pancasila Pakai TikTok: Kenapa Tidak Gunakan Aplikasi dalam Negeri?

Soal kemacetan, Ahok memperoleh 35,3%, kemudian Jokowi 25,3%, sementara Anies 8,3%.

"Sebanyak (60.3%) publik menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan. Yang menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan (27.3%)," ucap Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved