Breaking News:

Analis: Anies Tak Boleh Ikut Campur Urusan Transportasi Jabodetabek, Serahkan ke Badan Pengelola

Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan, Anies dinilai hanya perlu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kembali menormalkan jam operasional Transjakarta, mass rapid transit (MRT) Jakarta, dan light rail transit (LRT) Jakarta seperti sedia kala mulai Selasa (17/3/2020).

Hal ini dilakukan Anies setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan agar pemerintah pusat dan daerah tetap menyediakan layanan transportasi umum meski virus corona atau Covid-19 tengah mewabah.

Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Transportasi sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan, Anies dinilai hanya perlu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Anies tidak boleh lagi campur tangan urusan transportasi di Jakarta dan harus ikut bersama BPTJ.” ungkap Tigor saat dihubungi Tribunnews, Senin (16/3/2020) malam.

Aktifitas pekerja saat jam pulang kantor di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas Jakarta, Senin (16/3/2020). Himbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak diindahkan sejumlah perusahaan yang berada di sekitar Jalan Sudirman-Thamrin, hal itu terlihat dari masih banyaknya aktifitas pekerja dan kemacetan lalulintas.
Aktifitas pekerja saat jam pulang kantor di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas Jakarta, Senin (16/3/2020). Himbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak diindahkan sejumlah perusahaan yang berada di sekitar Jalan Sudirman-Thamrin, hal itu terlihat dari masih banyaknya aktifitas pekerja dan kemacetan lalulintas. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca: BREAKING NEWS Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tentang Kebijakan Terkait Covid-19: Harus Dibicarakan

Termasuk di dalamnya pelaksanaan pelayanan transportasi di Jabodetabek dalam rangka penanganan penyebaran corona.

“Biar dikordinir oleh BPTJ,” imbuhnya.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus meyakinkan social distancing betul-betul diterapkan.

“Setelah kebijakan dikembalikan sekarang tugas Pemprov Jakarta meyakinkan social distancing (berjarak) dan transportasi publik di Jabodetabek nyaman tidak berdesakan,” ungkapnya.

Tigor mengungkapkan pelaksanaan kebijakan sistem transportasi agar diserahkan sepenuhnya kepada BPTJ.

“Serahkan BPTJ dan terus berkordinasi bersama Tim Penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Antrean calon penumpang di Halte Dukuh Atas Senin (16/3/2020) pagi.
Antrean calon penumpang di Halte Dukuh Atas Senin (16/3/2020) pagi. (Instagram jktinfo)

Baca: Imbas Pembatasan Operasional MRT Jakarta dan Transjakarta, Penumpang hingga Berdesak-desakan

Halaman
123
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved