Anggota DPR Ingatkan Jokowi Dampak yang Ditimbulkan Jika Lockdown Jakarta Akibat Corona

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia telah positif menjadi negara yang terkena Pandemi COVID-19.

Berdasarkan data sampai hari Rabu (18/2/2020) pemerintah telah mengumumkan 172 kasus positif corona di Indonesia.

Pro dan kontra terjadi di masyarakat tentang kebijakan lockdown untuk Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan lockdown dan tentunya kebijakan lockdown akan mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta. 

"Sejumlah wacana terus berkembang, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah untuk segera lockdown. Pak Jokowi harus hati-hati mengambil kebijakan lockdown di Jakarta. Karena Itu bisa saja menjadi jebakan betmen sejumlah orang tanpa memperhitungkan secara mendalam dampaknya. Misalnya ribuan buruh harian yang bekerja di pelabuhan, terminal, pasar, bandara, mereka kerja hari ini untuk biaya hidup makan dan minum hari ini dan maksimal besok," ujar Kamrussamad selaku Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu), Kamis (18/3/2020).

Baca: Formappi: Tak Perlu Lock Down Atasi Wabah Virus Corona

Baca: Ditanya Soal Kemungkinan RI Lock Down, Jubir Istana: Yailah Cuma Segitu Saja. . .

Kebijakan lockdown dinilai Kamrussamad akan membuat kelaparan masyarakat di daerah pemilihannya.

"Jika mereka dilarang kerja selama 15 hari maka bisa dipastikan hari ketiga mereka sudah hutang di warung untuk kebutuhan makan. Dan jika warung tidak sanggup lagi maka mereka akan kelaparan," tegas Kamrussamad yang juga politikus Partai Gerindra tersebut.

Kamrussamad juga mengingatkan dampak gejolak sosial jika kebijakan lockdown diterapkan.

"Ingat potensi gejolak sosial bisa muncul, karena bagi rakyat kecil mati kelaparan adalah hal konyol di negeri yang kaya ini. Jika meninggal karena sakit mungkin mereka bisa menerima karena takdir. Tapi kelaparan dan kemudian mati karena lockdown, rakyat tidak akan bisa terima," ucap Kamrussamad.

Ia turut menjelaskan alasan pemerintah perlu mempertimbangkan menolak atau melaksanakan lockdown.

Dimana saat ini dinilai Kamrussamad Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki standart operation prosedure (SOP) dalam mendistribusi kebutuhan makan dan minum dengan sistem door to door sebanyak 3 kali setiap hari.

"Jika Selama 14 hari atau 2 minggu masa lockdown. Apakah Gubernur DKI Jakarta sanggup melayani 230 ribu penduduk di kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng (sama dengan penduduk satu kabupaten di Sumatera)," katanya.

"Apa sanggup melayani 85 ribuan warga di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing? Dan apa sanggup melayani penduduk 50 ribuan Kelurahan Tanjung Priok yang mayoritas pekerja harian dan pelaku sektor informal," jelas Kamrussamad melanjutkan.

Kamrussamad turut mengawasi dan mengkritik program Gubernur DKI Jakarta yang masih banyak melakukan kegiatan event ketimbang persoalan sosial.

"Pengamatan kami selama ini Gubernur Anies hanya pandai membuat event di Bundaran Hotel Indonesia. Seperti sholat berjamaah di jalan saat padatnya kendaaran tahun 2019. Natalan sepanjang trotoar 2019," terang Anggota Komisi XI DPR RI ini.