Warga Kawasan Elite di Bekasi Terima Bansos, Padahal Sudah Diwanti-wanti Jokowi agar Tepat Sasaran

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia berdampak pada beberapa sektor, salah satunya ekonomi.

Untuk mendukung kebutuhan warga, pemerintah menggelontorkan progam bantuan sosial (bansos).

Baca: Ketua RT Bingung Ada Warga Punya Mobil Dapat Bansos, Nenek Ini Justru Menolak: Kasih ke yang Butuh

Namun, realisasinya ada saja pemberian bansos yang tidak tepat sasaran.

Salah satu bantuan yang tidak tepat sasaran itu ditemukan di Kota Bekasi.

Melansir Kompas.com, Ketua RW 03 Mustika Jaya, Aris, mengaku, warganya tidak ada yang mengajukan bantuan sosial.

Sebab, diketahui daerah Mustika Jaya merupakan daerah elite Bekasi yang berisi banyak perumahan.

Namun, ia kaget saat mengetahui Ketua RT wilayahnya mengadu karena mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi mengatasnamakan anaknya yang masih balita.

Padahal, menurut Ketua RT wilayahnya, ia tak pernah mendaftar untuk mendapat bantuan sosial tersebut.

"Itu data dari mana? Orang warga saya tanyain enggak ada yang ngajuin bantuan dan konfirmasi ke Kelurahan. Ini tiba-tiba saya lihat ada bantuan untuk Ketua RT, tapi pakai nama anaknya yang masih balita,” ujar Aris saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Ternyata, kata Aris, kejadian serupa juga ditemukan di beberapa RW lain di kawasan Mustika Jaya.

Banyak warga yang kemampuan ekonominya baik malah mendapatkan paket bansos ini.

Bahkan, warga yang memiliki dua mobil pun mendapatkan bansos dari Pemkot Bekasi.

“Ada malahan yang punya mobil dua, tidak ngajuin nama, tiba-tiba juga muncul sebagai penerima bantuan non-DTKS,” kata dia.

Menurut dia, data Pemkot Bekasi untuk pemerima bantuan tersebut tidak valid.

Bahkan, tidak ada yang survei ke warganya untuk mengecek kelayakan dari penerima bantuan sosial tersebut.

“Banyak yang dapat bantuan tidak tepat sasaran. Saya bingung dapat data dari mana, katanya hasil validasi verifikasi non-DTKS harusnya sudah valid, tapi kenyataannya belum,” ucap Aris.

Aris mengatakan, mereka yang merasa mampu dan tidak seharusnya mendapat bantuan sosial tersebut langsung mengembalikan bantuan yang telah diterimanya.

Dengan begitu, bantuan sosial tersebut dapat diberikan untuk yang lebih mampu.

“Yang terima bansos tapi merasa dia tidak daftar dan mampu langsung mengembalikannya dan memberikannya ke yang tidak mampu. Hal itu pun diapresiasi Pak Lurah,” tutur dia.

Baca: Enggak Cuma Rapid Test Gratis, Grab Turut Berkontribusi dalam Penyaluran Bansos

Sebelumnya hal serupa terjadi di kawasan Bantargebang, Bekasi.

Ada sekitar lima paket bansos yang dikembalikan oleh warga karena merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan.

Jokowi Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kementeriannya untuk mengontrol serta mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dalam menghadapi virus corona atau Covid-19.

Hal itu untuk memastikan bahwa Bansos yang diberikan tepat sasaran.

Baca: Fraksi PAN soal Pelatihan Pra Kerja Online: Tak Ada Bedanya dengan di Media Sosial

"Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga bantuan bisa diterima dengan baik, dan bisa benar tepat sasaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi kebijakan PSBB, Senin, (20/4/2020).

Bansos untuk DKI Jakarta menurut Presiden telah dimulai pada Senin pagi.

Setelah DKI, Bansos akan diberikan kepada warga lapisan bawah di wilayah yang berbatasan dengan Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

"Bansos tadi pagi dimulai secara besar-besaran untuk 1,2 di DKI terlebih dulu, Bodetabek dan nanti daerah lain. Saya ingin bansos ke yang tak mampu betul betul tepat sasaran," katanya.

Selain itu Presiden memerintahkan kementerian terkait untuk memastikan kelancaran distribusi logistik di tengah pandemi virus corona.

Sehingga ketersediaan pangan terjamin selama darurat Covid-19 .

"Pastikan distribusi logistik, kelancaran produksi betul betul tak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup. Pastikan. Agar kita memasuki bulan Ramadhan ini betul betul memiliki kepastian stok pangan," pungkasnya.

 Sebelumnya, selain jaring pengaman sosial (social safety net) pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang terkena dampak Pandemi Corona.

Bantuan sosial tersebut ada yang berupa bantuan sembako ataupun bantuan langsung tunai (BLT). 

Pertama yakni bantuan khusus bahan pokok (sembako) dari pemerintah pusat untuk masyarakat DKI Jakarta.

Nilainya sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan. 

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 KK, dengan alokasi anggaran Rp, 2,2 triliun," kata Presiden dalam konferensi pers,  Kamis, (9/4/2020).

Kedua yakni bantuan sembako yang ditujukan bagi masyarakat di daerah penyangga Jakarta, yakni Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Bantuan diberikan kepada 576 ribu kepada keluarga.

"Dengan nilai 600 ribu per bulan, selama 3 bulan, dengan total anggaranp Rp 1 triliun," katanya.

Bantuan ke tiga ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah di luar Jabodetabek.

Jenis bantuan yang diberikan bukan bantuan sembako melainkan bantuan langsung tunai alias BLT.

Adapun mereka yang menerima bantuan adalah masyarakat yang belum menerima program bantuan apapun dari pemerintah baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Program Kartu Sembako.

"Diberikan kepada 9 juta Kepala Keluarga, sebesar 600 ribu per bulan, diberikan selama tiga bulan. Dengan total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun," katanya.

Keempat yakni pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa.

Presiden mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada 10 juta Keluarga.

"Besarannya Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan dengan anggaran yang disiapkan Rp 21 triliun," katanya.

Selain itu terdapat Program Keselamatan yang akan dilakukan oleh Polri.

Presiden mengatakan bahwa program tersebut seperti program kartu Pra-Kerja yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Program ditujukan kepada 197 ribu pengemudi taxi, sopir bus, sopir truk, dan kernet.

Baca: Cerita Pekerja Hotel yang Terdampak Virus Corona, Harap-harap Cemas Tak Digaji dan Diputus Kontrak

 "Akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan

di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," pungkasnya. (Kompas.com/Tribunnews.com)