Senin, 8 September 2025

Membedah 3 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, Yang jadi Sorotan dan Jawaban Kritikan

tiga tahun perjalanan kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mendapat sorotan dari berbagai pihak mengenai langkah-langkah

Editor: Johnson Simanjuntak
Humas BNPB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dalam Konferensi Pers di Gedung BNPN, Jakarta, Senin (25/5/2020) 

Total unit yang ditawarkan untuk program DP Rp 0 di Pademangan, Jakarta Utara, adalah sebanyak 30 unit. 

Sementara itu, total ada 64 unit rusun bertipe studio (satu kamar) dengan luas 21 meter persegi yang ditawarkan di hunian Samawa di Cengkarang, Jakarta Barat. 

Meskipun demikian, jumlah unit rumah DP Rp 0 yang sudah dibangun masih jauh dari target 232.214 unit hunian yang harus dibangun dalam lima tahun kepemimpinan Anies. 

Target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022. 

Dalam perda tersebut, program rumah dengan DP Rp 0 ditargetkan 14.000 unit dibangun oleh BUMD dan 218.214 unit dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mekanisme pasar.

10 Kemunduran Jakarta

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengomentari tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selama memimpin, Anies dinilai justru membawa setidaknya sepuluh hal yang dianggap kemunduran di Ibu Kota.

Kemunduran yang dimaksud yakni dua hal.

Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, Fraksi PSI membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Perlu diingat bahwa, jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jumat (16/10/2020).

Sepuluh kemunduran tersebut menurut PSI sebagai berikut :

1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda

Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan