Membedah 3 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, Yang jadi Sorotan dan Jawaban Kritikan
tiga tahun perjalanan kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mendapat sorotan dari berbagai pihak mengenai langkah-langkah
Editor:
Johnson Simanjuntak
Total unit yang ditawarkan untuk program DP Rp 0 di Pademangan, Jakarta Utara, adalah sebanyak 30 unit.
Sementara itu, total ada 64 unit rusun bertipe studio (satu kamar) dengan luas 21 meter persegi yang ditawarkan di hunian Samawa di Cengkarang, Jakarta Barat.
Meskipun demikian, jumlah unit rumah DP Rp 0 yang sudah dibangun masih jauh dari target 232.214 unit hunian yang harus dibangun dalam lima tahun kepemimpinan Anies.
Target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.
Dalam perda tersebut, program rumah dengan DP Rp 0 ditargetkan 14.000 unit dibangun oleh BUMD dan 218.214 unit dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mekanisme pasar.
10 Kemunduran Jakarta
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengomentari tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Selama memimpin, Anies dinilai justru membawa setidaknya sepuluh hal yang dianggap kemunduran di Ibu Kota.
Kemunduran yang dimaksud yakni dua hal.
Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kedua, Fraksi PSI membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.
"Perlu diingat bahwa, jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jumat (16/10/2020).
Sepuluh kemunduran tersebut menurut PSI sebagai berikut :
1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda
Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.