Membedah 3 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, Yang jadi Sorotan dan Jawaban Kritikan

PSI Khawatir, dengan situasi di tengah pandemi, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari.

2. Transparansi anggaran dinilai buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya

Sejak 2017, Pemprov DKI membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya. Pada web tersebut, masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran.

"Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," ucap Idris.

3. Nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar masih belum jelas

Hal selanjutnya yang dikritisi PSI dalam pemerintahan Anies adalah mengenai commitment fee Formula E yang masih belum jelas akibat ditundanya ajang balap mobil listrik tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI telah menyetorkan uang commitment fee Rp 360 miliar dan Rp 200 miliar kepada panitia Formula E. "Namun demikian, belum terlihat kesungguhan niat dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar tersebut," lanjut Idris.

Padahal menurut dia, anggaran itu seharusnya ditarik dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Mulai dari pelaksanaan tes swab, penyediaan tempat isolasi, pelayanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi warga.

4. Ketidakjelasan prioritas anggaran

Idris menilai, prioritas anggaran di DKI tidak jelas. Ia mencontohkan, di APBD 2020, Pemprov DKI memprioritaskan anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun (termasuk Formula E Rp 1,2 triliun).

Namun, anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing justru dipotong sebesar Rp 455,4 miliar dan Rp 320,5 miliar.

Di sisi lain, anggaran sangat minim untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih.

Bahkan, belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD. Selain itu, di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan pinjaman dari Kementerian Keuangan, tidak ada pula kegiatan pembangunan normalisasi sungai, tanggul pantai, LRT, dan air bersih. Padahal kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan warga Jakarta.

5. Normalisasi sungai mandek selama 3 tahun

Program normalisasi sungai direncanakan sepanjang 33 kilometer (km). Hingga 2017, sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai.

"Pada 2020, telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun demikian, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai pada lahan 8,2 km tersebut," ucapnya.

6. Realisasi naturalisasi sungai 0 persen

Normalisasi mandek, begitu pun naturalisasi. PSI mengingatkan janji kampanye Pilkada, Anies mengeluarkan gagasan naturalisasi sungai yang dianggap sebagai solusi ideal untuk menyelesaikan masalah banjir.

Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

"Di akun instagram pada 26 September 2020, Gubernur Anies memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, proyek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan oleh Gubernur Anies Pasalnya, proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie," tutur Idris.

Untuk itu, Fraksi PSI menyebutkan bahwa progres naturalisasi sungai masih 0 persen PSI berharap agar Anies bersikap jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik.

7. Realisasi program DP 0 Rupiah hanya 0,26 persen

Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama 5 tahun atau 60.000 rumah per tahun. Namun, 3 tahun berselang hanya tersedia 780 rumah atau hanya 0,26 persen dari target.

Dari angka tersebut, jumlah yang dihuni hanya 278 unit.

8. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2 masih 0 persen

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembangunan LRT direncanakan sekitar 110 kilometer yang terbagi dalam 7 rute.

Selain RPJMD, proyek ini juga tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029 dan Perpres no. 56 tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan LRT fase 1 yang dimulai 22 Juni 2016 hingga awal 2019 telah merampungkan rute perintis Kelapa Gading-Velodrome 5,8 kilometer dan bangunan depo yang mampu menampung kereta untuk seluruh rute LRT. Namun pembangunan LRT fase 2 tidak kunjung dimulai.

PSI mempertanyakan komitmen Gubernur Anies untuk menyediakan transportasi massal berbasis rel di Jakarta.

9. Mandeknya penyusunan perda-perda tata ruang, termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi

Daftar perda tata ruang yang harus dibahas adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Meski demikian, Pemprov DKI tidak menyerahkan rancangan perda-perda tersebut.

Akibat dari mandeknya pembahasan perda-perda ini adalah mengganggu pengembangan Jakarta dan akan berdampak pada perizinan.

"Salah satu akibat dari mandeknya penyusunan perda ini adalah pada Juni 2019 Gubernur Anies menerbitkan IMB untuk 1.000 lebih bangunan di Pulau C dan D hanya memakai Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 tahun 2016, padahal seharusnya izin tersebut diperkuat dengan perda tata ruang yang semestinya sudah selesai dibahas," kata dia.

10. Kontrak Aetra dan Palyja berakhir pada 2023, namun belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih

Pada tanggal 10 April 2017 keluar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 yang memerintahkan pengembalian pengelolaan air bersih dari pihak swasta (Aetra dan Palyja) kepada pemerintah (Pemprov DKI Jakarta).

Salah satu persiapan yang paling penting adalah inventarisasi aset yang dikuasai pihak swasta yang bertujuan untuk mencegah hilangnya aset milik Pemprov DKI.

"Sayangnya, baik Pemprov DKI maupun PAM Jaya belum melakukan inventarisasi aset, padahal waktu semakin dekat. PSI mendesak agar Gubernur Anies segera melakukan inventarisasi aset air bersih di Jakarta," tutup Idris.

Jawab Kritikan

Terkait sorotan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik anggota DPRD DKI Jakarta atas tiga tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Mayoritas anggota parlemen di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menyoroti penyediaan rumah DP 0 rupiah dan pengendalian banjir belum optimal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi Partai Gerindra ini bersuara.

Dia mengatakan, janji kampanye Anies Baswedan  bukanlah disusun untuk tiga tahun kepemimpinan.

Menurutnya program Anies Baswedan dibuat untuk lima tahun seperti tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

“Yah kan pak gubernur sudah mengatur, program ini kan bukan tiga tahun, tapi program kepemimpinannya kan sudah diatur," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jumat (16/10/2020).

"Mana yang konsentrasi lalu mana yang pertama, dan mana tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat, termasuk banjir dimulai dari tahun pertama sampai tahun ke lima, jadi ada tahapannya,” lanjutnya.

“Untuk konsentrasinya, sampai ke sana makin ke atas, namun kan harus diperhatikan ada masalah Covid-19 sehingga anggarannya berkurang,” tambah pria yang akrab disapa Ariza ini.

Menurutnya, pandemi virus corona atau Covid-19 berimplikasi pada anggaran yang ada.

Bahkan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai terpaksa dikurangi hingga 50 persen untuk dialihkan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota.

“Tidak bermaksud untuk tidak membangun (infrastruktur), tetap membangun tapi membangunkan ada tahapannya juga. Ada peningkatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola soal banjir juga menjadi fokus kami di setiap tahun,” ujar Ariza.

Bahkan, kata Ariza, penanggulangan banjir saat ini sudah semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Meski debit air tetap tinggi,  titik genangan berkurang dan durasi surutnya air juga lebih cepat.

“Memang debit semakin tinggi tapi progresnya sangat kelihatan. Anda lihat jumlah genangannya berkurang, Anda bisa lihat jumlah yang mengungsi semua berkurang terus seiring berjalannya waktu,” paparnya.

Mengenai penyediaan hunian DP 0 rupiah, kata dia, seutuhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab DKI.

Dalam membangun hunian itu, DKI Jakarta menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

“Jadi kerja sama semua bahkan juga pemerintah pusat jadi itu kerja sama kami semua, pemerintah pusat, provinsi, BUMD dan pihak swasta,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mantan anggota DPR RI ini juga optimistis dengan 23 janji kampanye Anies bersama Wagub terdahulu yaitu Sandiaga Uno.

Dia meminta masyarakat mengecek soal janji kampanye tersebut.

“Yah kami optimis dong, waktu kami membuat janji Pak Anies-Sandi kan semua sudah dihitung. Kami optimis bahwa semua yang kami janjikan, visi-misi program kami laksanakan. Juga janji-janji yang 23 itu. InsyaAllah, semua teman-teman bisa lihat tolong dicek secara detail dicek semua janji-janji berprogres positif,” tambah Ahmad Riza Patria.

(Penulis Rindi Nuris Velarosdela, Ryana Aryadita Umasugi/Kompas.com dan Wartakotalive)